Wali Kota Solo Rudy Bicara Soal Habib Assegaf Dikeroyok Laskar Intoleran

SuaraJawaTengah.id - Akhirnya Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo angkat bicara soal aksi penyerangan Habib Assegaf di RW 001 Kampung Mertodranan, Pasar Kliwon, Sabtu (8/8/2020) malam. Rudy berharap kejadian tersebut menjadi yang terakhir di Solo.

Rudy juga mendukung polisi agar mengusut tuntas kasus itu.

Rudy mengaku sudah mengumpulkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat guna menciptakan iklim yang kondusif di Kota Solo.

“Kami kan selalu membangun toleransi antarumat beragama di Solo tanpa memandang suku, agama, golongan, ras, dan sebagainya. Saya sangat berharap kejadian di Pasar Kliwon itu yang terakhir,” kata dia kepada wartawan, Rabu (12/8/2020).

Wali Kota mengatakan Pemerintah Kota Solo siap mendukung upaya hukum kepolisian mengusut aksi kekerasan di Mertodranan.

"Paling tidak saya sudah selalu menyampaikan untuk melakukan koordinasi, saling menghargai dan menghormati, biarpun ada perbedaan namun kita ini tetap satu sebagai bangsa Indonesia," ungkapnya.

Ia meminta seluruh pelaku yang tertangkap mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai Undang-undang yang berlaku.

Tindakan intoleransi sudah mencederai aturan hukum yang berupaya melindungi setiap warga negara.

“Adanya kejadian kemarin tentunya harus diusut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh terulang lagi. Jangan sampai ada kejadian-kejadian lain,” kata Rudy.

Baca Juga: PKS Bertahan Usaha Lawan Gibran Sampai 6 September, Masih Percaya Keajaiban

Jika ada gesekan maupun permasalahan perbedaan pendapat seperti di Mertodranan yang berujung aksi kekerasan, Wali Kota Solo ini meminta masyarakat duduk bersama untuk musyawarah mencari solusi terbaik.

“Yang paling utama adalah saling menghargai dan menghormati sesama,” tutupnya.

Kota Solo Zona Merah Intoleran

Aksi laskar intoleran yang meresahkan warga dan berakhir penyerangan terhadap Habib Assegaf saat melakukan syukuran pernikahan keluarganya membuat sebagian orang menyebut Kota Solo zona merah intoleran.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah, Taslim Syahlan mengatakan, Kota Solo memang bisa dibilang zona merah kasus intoleran.

Jika dibanding dengan kota-kota lain, Kota Solo paling banyak kasusnya.

"Ya bisa dibilang zona merah ya karena kasusnya paling banyak di Jateng," jelasnya di Kantor Kesbangpol Jateng, Rabu (12/8/2020).

Menurutnya, di Jateng terdapat dua daerah yang menunjukan daerah paling tinggi angka kasus intolerannya yaitu di Kota Solo dan Karanganyar.

Dua daerah tersebut akan menjadi perhatian secara khusus oleh FKUB.

"Kalau di Jateng ada dua daerah yaitu Kota Solo dan Karanganyar daerah yang paling rawan," ujarnya.

Jika Taslim lihat, angka intoleransi di dua Kota tersebut sering naik eskalasinya ketika menjelang dan sedang Pilkada atau Pemilu. Menurutnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum.

"Kita tidak bisa memungkiri jika setiap kali menjelang Pilkada eskalasi isu-isu rasis dan intoleran cenderung naik. Kita tidak bisa menepis hal tersebut," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya melakukan upaya pembinaan atau pembelajaran antar umat beragama sebelum kontestasi Pilkada itu dilakukan. Menurutnya, hal itu penting untuk mencegah isu-isu rasisme yang kerap terjadi menjelang Pilkada.

"Sebenarnya kita sudah melakukan pembinaan agar warga Jateng bisa moderat," ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, sebelum terjadinya kasus pembubaran pernikahan secara paksa di Kota Solo pihaknya sudah melakukan monitor dan berkunjung ke majelis agama dan juga penghayat kepercayaan.

Ia mengakui, setiap menjelang Pilkada pihaknya harus bekerja dengan keras. Setelah mendengar kabar terdapat kasus intoleran di Kota Solo, pihaknya langsung mengintruksikan FKUB tingkat kabupaten dan kota agar siap siaga, termasuk Kota Solo.

"Mendengar ada kasus intoleran kita langsung adakan rapat melalui vidio call dan kesimpulannya anggota FKUB harus siaga khususnya di Kota Solo," katanya.

Sementara itu, tokoh Syiah Jawa Tengah, Miqdad Turkan menyebut, Syiah sudah biasa menjadi sasaran tembak ketika kontestasi Pilkada. Menurutnya, isu Syiah sengaja dimunculkan ketika masa Pilkada.

Ia menyebut, secara pribadi tak jarang diteror dan disebut 'kafir, halal darahnya'. Sebenarnta, Miqdad tak terlalu mempermasalahkan ketika disebut kafir atau bukan Islam.

Namun, ketika sudah ada kontak fisik penganiayaan kepada kelompok Syiah, perbuatan tersebut tak bisa dibenarkan. Sampai saat ini, perselisihan baik secara langsung maupun melalui media sosial sering terjadi.

"Kalau disebut yang jelek-jelek di media sosial maupun lewat SMS ya sudah sering," jelasnya.

Meski sering mengalami kejadian tidak mengenakan baik secara langsung maupun tidak, ia berharap semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang baik melalui komunikasi dan dialog.

"Saya sebenarnya berharap ada semacam komunikasi agar tidak salah paham," ujarnya.

Menurutnya, selama ini pihaknya selalu dituduh melakukan sesuatu yang salah oleh sebagian kelompok. Padahal, lanjutnya mereka belum pernah meminta klarifikasi kepadanya.

"Karena tidak pernah komunikasi, tidak pernah klarifikasi jadinya sering salah paham," katanya.