Pilkada Saat Pandemi Covid-19, Pengamat: e-Voting Bisa Jadi Solusi

SuaraJawaTengah.id - Pilkada disaat Pandemi Covid-19 menjadi perhataian banyak pihak. Sebab, penyerahan hak suara di Indoensia masih dengan sistem pencoblosan yang dilakukan secara masal. 

Maka, perlu inovasi pemilihan umum secara elektronik. Sehingga, pemilih tidak harus datang atau berkumpul di TPS. 

Menanggapi hal itu, Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menyebutkan, Komisi Pemilihan Umum tinggal menyiapkan Peraturan KPU tentang Pemilihan Suara Secara Elektronik, karena di dalam Undang-Undang Pilkada sudah ada aturan mengenai e-voting.

"Jadi, tidak perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait dengan pemilihan kepala daerah di 270 daerah, baik di sembilan provinsi, 224 kabupaten, maupun 37 kota, di tengah pandemi COVID-19," katanya di Semarang, Selasa (22/9) malam.

Baca Juga: Pendukung Askar - Spink Diminta Pantau Penetapan Calon Lewat Media Sosial

Teguh Yuwono lantas menyebut UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Di dalam Pasal 85 Ayat (1) disebutkan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

Namun, lanjut dia, dalam Ayat (2a) disebutkan bahwa pemberian suara secara elektronik itu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

Teguh Yuwono mengemukakan hal itu ketika merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md. yang menegaskan bahwa pilkada tetap dilaksanakan secara serentak di 270 daerah pada tanggal 9 Desember 2020.

Ketika menyampaikan pengantar secara virtual Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (22/9), Mahfud memaklumi adanya kontroversi dari masyarakat yang menginginkan penundaan pilkada. Namun, ada pula yang menghendaki pelaksanaan pilkada tetap pada tanggal 9 Desember 2020.

Baca Juga: Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Gerus Ekonomi Global USD 8,8 Triliun

Menjawab pertanyaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Teguh Yuwono mengatakan, "Saya kira pilihan terbaik tetap pilkada langsung karena demokrasi itu 'kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, ini yang menjadi konsen semua pihak."