Scroll untuk membaca artikel
Budi Arista Romadhoni
Kamis, 01 Oktober 2020 | 13:41 WIB
Kepala Kantor Staff Presiden (KSP), Moeldoko saat bertemu dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. (Dok. Humas)

SuaraJawaTengah.id - Isu tentang kenakalan rumah sakit terhadap pasien selama pandemi Covid-19 mencuat saat Kepala Kantor Staff Presiden (KSP), Moeldoko bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Kantor Pemprov Jateng, Kamis (1/10/2020).

Moeldoko menilai, harus ada tindakan serius, agar isu yang menimbulkan keresahan pada masyarakat ini segera tertangani.

Awalnya, Moeldoko datang menemui Ganjar untuk membahas sejumlah hal terkait penanganan Covid-19. Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengatakan bahwa isu rumah sakit mengcovidkan semua pasien yang meninggal untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah sudah menggema di masyarakat.

"Tadi saya diskusi banyak dengan pak Gubernur, salah satunya adalah tentang definisi ulang kasus kematian selama pandemi. Definisi ini harus kita lihat kembali, jangan sampai semua kematian itu selalu dikatakan akibat Covid-19," kata Moeldoko.

Sebab sudah banyak terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan, didefinisikan meninggal karena Covid-19. Padahal sebenarnya, hasil tesnya negatif.

"Ini perlu diluruskan, agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu," imbuhnya.

Hal itu disambut baik oleh Ganjar. Ganjar membenarkan, bahwa isu itu sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Bahkan, kejadian itu sudah pernah terjadi di Jawa Tengah.

"Tadi pak Moeldoko tanya, itu bagaimana ya banyak asumsi muncul semua yang meninggal di rumah sakit dicovidkan. Ini sudah terjadi di Jawa Tengah, ada orang diperkirakan Covid terus meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif. Ini kan kasihan, ini contoh-contoh agar kita bisa memperbaiki hal ini," kata Ganjar.

Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar menegaskan sudah menggelar rapat dengan jajaran rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa Tengah dan pihak terkait. Dari rapat itu diputuskan, untuk menentukan atau mengekspos data kematian, mereka yang meninggal harus terverifikasi.

"Seluruh rumah sakit dimana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan meninggal karena apa. Catatan itu harus diberikan kepada kami, untuk kami verifikasi dan memberikan statemen ke luar," terangnya.

Memang dengan sistem itu, maka akan terjadi keterlambatan data soal angka kematian. Namun menurutnya, keterlambatan data itu lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Load More