SuaraJawaTengah.id - Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mengonfirmasi 9 orang pengungsi Merapi reaktif Covid-19. Prosedur kesehatan lanjutan segera diterapkan.
Mereka terdeteksi, setelah menjalani rapid test yang dilakukan di seluruh lokasi pengungsian. Warga pengungsi wajib menjalani rapid test untuk menghindari penyebaran Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Retno Indriastuti membenarkan 9 pengungsi terdeteksi reaktif Covid-19. Mereka saat ini menjalani perawatan di RS Merah Putih, Kabupaten Magelang.
Mereka yang diketahui reaktif Covid-19 akan menjalani tes swab dan sementara dirawat di rumah sakit pemerintah.
“Yang reaktif ada 9 orang. Betul mereka dibawa ke RS Merah Putih Magelang untuk proses pemeriksaan lanjutan,” kata Retno Indriastuti saat dihubungi Selasa (10/11/2020).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Edy Susanto, total jumlah pengungsi di Kabupaten Magelang saat ini mencapai 767 orang.
Hasil rapid test kepada 166 pengungsi Merapi di Posko Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan semuanya non-reaktif. Sedangkan dari 767 pengungsi yang diperiksa di Posko Desa Mertoyudan, 3 diantaranya reaktif Covid-19.
Untuk rapid test di Posko Desa Deyangan, dari 82 yang diperiksa, 3 orang dinyatakan reaktif. Kemudian rapid test di Posko Gedung PPP, dari 17 orang yang diperiksa 1 dinyatakan reaktif.
Sedangkan di Posko Desa Ngrajek, dari 96 pengungsi yang dites 2 orang dinyatakan reaktif. Rapid test akan kembali dilakukan jika ada penambahan pegungsi dari kawasan rawan bencana Merapi.
Baca Juga: Duh, Tiga Pengungsi Merapi di Magelang Reaktif Covid-19
Seperti telah diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Magelang terus menyiapkan lokasi pengungsian warga kawasan rawan bencana III Merapi. Tempat pengungsian dapat berupa tempat evakuasi akhir (TEA) atau bangunan milik pemerintah lainnya.
Menurut Bupati Magelang, Zaenal Arifin, fasilitas pengungsian wajib menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.
“Pokoknya semua kita siapkan untuk menampung para pengungsi apabila memang mereka harus turun,” kata Zaenal Arifin saat dikonfirmasi terkait persiapan pemerintah menghadapi Merapi, Senin (9/11/2020).
Tempat pengungsian dilengkapi sekat-sekat agar masing-masing keluarga bisa menjaga jarak dengan keluarga lainnya.
Kegiatan belajar di pengungsian juga disiapkan melalui sistem online atau daring. “Pendidikan tetap dilakukan dari jarak jauh (daring). Nanti ada trauma healing secara langsung untuk memberikan hiburan kepada mereka,” ujar Zaenal.
Kontributor : Angga Haksoro Ardi
Berita Terkait
-
Ternak Warga Pengungsi Lereng Merapi Dapatkan Terapi Anti Stres
-
Warga Lereng Merapi Mulai Mengungsi, Ini Titik Barak Pengungsiannya
-
Sri Sultan Hamengku Buwono X Kunjungi Pengungsian Glagaharjo
-
Gunung Merapi Mengalami Guguran, BPPTKG: Itu Biasa Terjadi
-
Pengungsi Merapi di Barak Glagaharjo Tembus 185 Orang
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Ramai Tren Downgrade Lifestyle, Desainer Pilih Bedakan Produk Retail dan Wastra
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
Terkini
-
BRI Raih Empat Penghargaan, Dorong UMKM Naik Kelas dan Makin Berdaya
-
Kembangkan Potensi Alam, Potret Desa Karangjengkol Purbalingga Raih Indonesia Awards 2026
-
Sempat Dihalangi Dampingi Puluhan Massa Aksi di Polda DIY, 34 Orang Akhirnya Dipulangkan
-
5.040 Bendahara Koperasi Merah Putih Dilatih, Seberapa Siap Kelola Dana dan Bisnis Desa?
-
Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Kebijakan Pengupahan Lindungi Pekerja Tanpa Matikan Usaha