Meski begitu, peneliti Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones mengatakan pemerintah harus terus waspada dengan JI, yang disebutnya memiliki visi jangka panjang untuk mendirikan sebuah negara Islam.
Kelompok itu, kata Sidney, juga berupaya merekrut anggota-anggota yang terampil dengan sistem yang strategis, yang berbeda dengan sistem ISIS.
"Perekrutan JI jauh lebih rumit dan strategis dari pada ISIS. ISIS bisa hanya 'ambil' orang dari jalan atau dari grup internet tanpa tahu latar belakangnya bagaimana, pengetahuannya apa."
"Kalau JI menjamin siapa saja yang jadi anggota harus pengetahuan (agamanya) tinggi dan mendalam," ujar Sidney.
Proses seleksi anggota di ponpes, kata Sidney, bahkan bisa melewati empat hingga lima tahap.
Alhasil, kata Sidney, anggota JI pun lebih terampil dan berpengetahuan dibandingkan dengan anggota ISIS.
Polisi mengatakan, gerakan JI itu dibiayai oleh 6.000 anggota yang aktif.
Merujuk data itu, Sidney mencatat peningkatan jumlah simpatisan JI, yang pada puncak kejayaannya di tahun 2001 berjumlah sekitar 2.000 hingga 2.500 orang.
Sidney meminta pemerintah berwaspada dengan kelompok JI, tanpa mengesampingkan kelompok yang berafiliasi dengan ISIS.
Baca Juga: Mabes Polri: Ada 12 Lokasi Jateng Tempat Latihan Militer Teroris JI
"Saya kira perlu waspada terhadap JI, tentu saja, karena mereka tetap ingin gulingkan pemerintah Indonesia dan ganti dengan satu negara Islam. Kemungkinan besar kelompok sempalan generasi baru bisa muncul lagi.
"Tidak berarti pemimpin JI akan mengganti strateginya dalam waktu dekat... yang lebih jadi pertanyaan, apa kelompok generasi muda akan bersabar menunggu bertahun-tahun lagi, padahal mereka sekarang ini punya keterampilan baru dan mereka pasti ingin menerapkan," kata Sidney.
Sementara itu, terkait jumlah anggota kelompok yang berafiliasi pada ISIS, Sidney mengatakan dia tidak mempunyai datanya karena organisasi itu tak terstruktur seperti JI.
Bagaimana pengawasan di ponpes?
Terkait dengan perekrutan anggota JI dari ponpes, sebagaimana diungkap polisi, Direktur Jenderal Pendidikan Islam kementerian agama, Ali Ramdhani mengatakan pengawasan dilakukan walaupun secara informal.
"Prinsipnya bahwa pesantren itu diawasi semua pihak, tapi mekanismenya tidak formal. Kalau pesantren, saya mohon namanya, pesantren apa itu? Karena sejauh yang saya tahu pesantren itu aman."
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK
-
OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga
-
7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga
-
Bupati Pati Sudewo Diciduk KPK! Operasi Senyap di Jawa Tengah Seret Orang Nomor Satu
-
Uji Coba Persiapan Kompetisi EPA, Kendal Tornado FC Youth Kalahkan FC Bekasi City