Meski begitu, peneliti Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones mengatakan pemerintah harus terus waspada dengan JI, yang disebutnya memiliki visi jangka panjang untuk mendirikan sebuah negara Islam.
Kelompok itu, kata Sidney, juga berupaya merekrut anggota-anggota yang terampil dengan sistem yang strategis, yang berbeda dengan sistem ISIS.
"Perekrutan JI jauh lebih rumit dan strategis dari pada ISIS. ISIS bisa hanya 'ambil' orang dari jalan atau dari grup internet tanpa tahu latar belakangnya bagaimana, pengetahuannya apa."
"Kalau JI menjamin siapa saja yang jadi anggota harus pengetahuan (agamanya) tinggi dan mendalam," ujar Sidney.
Proses seleksi anggota di ponpes, kata Sidney, bahkan bisa melewati empat hingga lima tahap.
Alhasil, kata Sidney, anggota JI pun lebih terampil dan berpengetahuan dibandingkan dengan anggota ISIS.
Polisi mengatakan, gerakan JI itu dibiayai oleh 6.000 anggota yang aktif.
Merujuk data itu, Sidney mencatat peningkatan jumlah simpatisan JI, yang pada puncak kejayaannya di tahun 2001 berjumlah sekitar 2.000 hingga 2.500 orang.
Sidney meminta pemerintah berwaspada dengan kelompok JI, tanpa mengesampingkan kelompok yang berafiliasi dengan ISIS.
Baca Juga: Mabes Polri: Ada 12 Lokasi Jateng Tempat Latihan Militer Teroris JI
"Saya kira perlu waspada terhadap JI, tentu saja, karena mereka tetap ingin gulingkan pemerintah Indonesia dan ganti dengan satu negara Islam. Kemungkinan besar kelompok sempalan generasi baru bisa muncul lagi.
"Tidak berarti pemimpin JI akan mengganti strateginya dalam waktu dekat... yang lebih jadi pertanyaan, apa kelompok generasi muda akan bersabar menunggu bertahun-tahun lagi, padahal mereka sekarang ini punya keterampilan baru dan mereka pasti ingin menerapkan," kata Sidney.
Sementara itu, terkait jumlah anggota kelompok yang berafiliasi pada ISIS, Sidney mengatakan dia tidak mempunyai datanya karena organisasi itu tak terstruktur seperti JI.
Bagaimana pengawasan di ponpes?
Terkait dengan perekrutan anggota JI dari ponpes, sebagaimana diungkap polisi, Direktur Jenderal Pendidikan Islam kementerian agama, Ali Ramdhani mengatakan pengawasan dilakukan walaupun secara informal.
"Prinsipnya bahwa pesantren itu diawasi semua pihak, tapi mekanismenya tidak formal. Kalau pesantren, saya mohon namanya, pesantren apa itu? Karena sejauh yang saya tahu pesantren itu aman."
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
Terkini
-
Kiper Juara Liga 1 Merapat! PSIS Semarang Datangkan Reky Rahayu
-
121 Juru Parkir Semarang Menunggak Setoran, PAD Rp280 Juta Terancam Melayang
-
Kualitas Aset Membaik, JPMorgan Naikkan Rekomendasi Saham BBRI Menjadi Overweight
-
Sadis! Rampok Ponsel Tebas Telinga Korban hingga Nyaris Putus di Semarang
-
Bripka EJ Mubaligh Polres Wongiri Tersangka Kekerasan Seksual, Terancam Sanksi Kode Etik Pemecatan