Meski begitu, peneliti Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones mengatakan pemerintah harus terus waspada dengan JI, yang disebutnya memiliki visi jangka panjang untuk mendirikan sebuah negara Islam.
Kelompok itu, kata Sidney, juga berupaya merekrut anggota-anggota yang terampil dengan sistem yang strategis, yang berbeda dengan sistem ISIS.
"Perekrutan JI jauh lebih rumit dan strategis dari pada ISIS. ISIS bisa hanya 'ambil' orang dari jalan atau dari grup internet tanpa tahu latar belakangnya bagaimana, pengetahuannya apa."
"Kalau JI menjamin siapa saja yang jadi anggota harus pengetahuan (agamanya) tinggi dan mendalam," ujar Sidney.
Proses seleksi anggota di ponpes, kata Sidney, bahkan bisa melewati empat hingga lima tahap.
Alhasil, kata Sidney, anggota JI pun lebih terampil dan berpengetahuan dibandingkan dengan anggota ISIS.
Polisi mengatakan, gerakan JI itu dibiayai oleh 6.000 anggota yang aktif.
Merujuk data itu, Sidney mencatat peningkatan jumlah simpatisan JI, yang pada puncak kejayaannya di tahun 2001 berjumlah sekitar 2.000 hingga 2.500 orang.
Sidney meminta pemerintah berwaspada dengan kelompok JI, tanpa mengesampingkan kelompok yang berafiliasi dengan ISIS.
Baca Juga: Mabes Polri: Ada 12 Lokasi Jateng Tempat Latihan Militer Teroris JI
"Saya kira perlu waspada terhadap JI, tentu saja, karena mereka tetap ingin gulingkan pemerintah Indonesia dan ganti dengan satu negara Islam. Kemungkinan besar kelompok sempalan generasi baru bisa muncul lagi.
"Tidak berarti pemimpin JI akan mengganti strateginya dalam waktu dekat... yang lebih jadi pertanyaan, apa kelompok generasi muda akan bersabar menunggu bertahun-tahun lagi, padahal mereka sekarang ini punya keterampilan baru dan mereka pasti ingin menerapkan," kata Sidney.
Sementara itu, terkait jumlah anggota kelompok yang berafiliasi pada ISIS, Sidney mengatakan dia tidak mempunyai datanya karena organisasi itu tak terstruktur seperti JI.
Bagaimana pengawasan di ponpes?
Terkait dengan perekrutan anggota JI dari ponpes, sebagaimana diungkap polisi, Direktur Jenderal Pendidikan Islam kementerian agama, Ali Ramdhani mengatakan pengawasan dilakukan walaupun secara informal.
"Prinsipnya bahwa pesantren itu diawasi semua pihak, tapi mekanismenya tidak formal. Kalau pesantren, saya mohon namanya, pesantren apa itu? Karena sejauh yang saya tahu pesantren itu aman."
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Holding UMi Genap 5 Tahun, BRI Perluas Ekosistem Keuangan untuk Masyarakat
-
Kafilah Maluku Utara Terkesan, Ungkap Sisi Lain Keramahan Warga Jateng di MTQ Nasional 2026
-
Bubur Cirebon Go International, Kisah Tati Purwanti Bangun Usaha di Taipei
-
Kembalinya MTQ Nasional ke Jateng Setelah 47 Tahun, Pawai Ta'aruf di Semarang Langsung Diserbu Warga
-
Bukan Cuma untuk Umat Islam, MTQ Nasional di Semarang Jadi Pesta Rakyat Lintas Agama