SuaraJawaTengah.id - Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga kampanye anti kelapa sawit di Swiss mesti diwaspadai karena dianggap bisa menjadi preseden bagi kampanye serupa di negara lain, khususnya Uni Eropa.
Jerry mengatakan itu untuk menanggapi gerakan Uniterre, LSM di Swiss yang mulai melakukan kampanye resmi untuk referendum anti kelapa sawit.
Swiss menganut demokrasi langsung, dimana pengambilan keputusan di level negara sering dilakukan melalui referendum. Isu kelapa sawit diangkat LSM di Swiss dan berhasil dimasukkan sebagai agenda dalam referendum mendatang.
"Isu anti kelapa sawit mulai mengemuka beberapa tahun ini di Uni Eropa, dipelopori oleh gerakan berbagai lembaga swadaya masyarakat," kata Jerry dalam keterangan pers, Selasa (19/1/2021).
LSM tersebut, kata Jerry, mengangkat isu lingkungan, sosial, dan kesehatan dalam gerakan mereka untuk meyakinkan pengambil kebijakan agar melarang masuknya kelapa sawit asal Indonesia. Akibatnya, menurut Jerry, terjadi diskriminasi kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa, salah satunya menyangkut produk turunan, yaitu biodiesel.
Dikatakan Jerry, pemerintah Indonesia sedang menggugat diskriminasi tersebut di World Trade Organization. Saat ini gugatan sudah masuk dalam tahap pembentukan panel.
Jerry yang juga menjadi pimpinan delegasi dalam sidang gugatan diskriminasi kelapa sawit di WTO menilai bahwa berbagai kampanye dan pelarangan yang terjadi merupakan refleksi persaingan dagang dan tidak berpijak pada fakta yang sebenarnya.
“Ini refleksi ketakutan mereka terhadap tingginya daya saing kelapa sawit Indonesia. Jika bersaing secara sehat, kelapa sawit Indonesia jauh lebih murah dan lebih kompetitif daripada minyak nabati mereka yang berbahan rapeseed dan sejenisnya," katanya.
Mengenai berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada kelapa sawit Indonesia, Jerry menilai tidak beralasan dan tidak berdasar pada fakta.
Baca Juga: Kontribusi Sawit Tinggi, Apakah Petani Sawit Sejahtera?
“Kita sudah membuktikannya di sidang WTO. Mereka kesulitan bahkan tidak bisa menjawab ketika kita tanyakan aspek-aspek yang menjadi alasan mereka melarang produk kelapa sawit Indonesia. Ini membuktikan bahwa alasan sebenarnya dari hal ini adalah karena ketakutan untuk bersaing secara terbuka dengan sawit.” katanya.
Jerry menekankan industri kelapa sawit Indonesia terus berproses menuju kondisi yang lebih baik dalam aspek lingkungan, sosiologis dan kesehatan. Indonesia misalnya berkomitmen untuk menjaga lebih dari 50 persen hutannya agar tetap lestari.
Angka ini jauh lebih besar daripada komitmen negara-negara Uni Eropa yang saat ini hanya memiliki hutan sebesar belasan persen dari wilayahnya. Sebagian negara bahkan tutupan hutannya tidak sampai 10 persen.
Berita Terkait
-
Utang Rp1,6 Triliun Lunas, Sidang Korupsi Eks Pejabat BRI Tetap Berlanjut: Apa Alasannya?
-
Saatnya Aliansi Sawit Melindungi Petani Swadaya, Bukan Cuma Korporasi
-
Sengaja Dibakar! Ini Daftar Konglomerat RI yang Kuasai Lahan Sawit Kalimantan
-
Kekerasan Seksual di Perkebunan Sawit seperti Gunung Es, Perlindungan Buruh Masih Minim
-
BPDP Ungkap Temuan Riset Sawit, Bisa untuk Suplemen Ibu Hamil hingga Bensin
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
BRI DPLK: Cara Buka Dana Pensiun dan Aktifkan Autopayment di BRImo
-
Polisi Libatkan Densus 88 dan Jatanras Usut Pembakaran Warung Mi dan Babi di Sukoharjo
-
Wapres Gibran Serukan Dukungan untuk Stabilitas Ekonomi Usai Pergantian Menkeu
-
20 Ribu Prompt Belum Tentu Jadi Hak Cipta, Pakar Soroti Batas Karya AI
-
UU Ketenagakerjaan Dikejar Deadline, Akademisi Soroti Minimnya Riset Empiris