SuaraJawaTengah.id - Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla mengatakan penyuntikan vaksin COVID-19 secara mandiri dapat mempercepat pemerintah dalam mencapai target vaksinasi secara nasional dalam setahun.
Menurut JK, mustahil bagi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi terhadap sedikitnya 70 persen dari total penduduk jika hanya mengandalkan program vaksin gratis.
"Bila vaksinasi mau diselesaikan dalam waktu setahun, dibutuhkan vaksin setidaknya 1 juta per hari. Hal itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," kata JK dalam laporan Antara, Jumat (29/1/2021).
JK juga mendukung rencana pembolehan vaksin COVID-19 secara mandiri di Indonesia agar makin cepat jumlah warga yang divaksin.
"Kami mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong karena ini akan mempercepat vaksinasi,” katanya.
JK mencontohkan vaksin mandiri dapat dilakukan oleh perusahaan swasta terhadap para karyawannya sehingga perusahaan tersebut dapat kembali bekerja dengan normal dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Katakanlah pabrik rokok karyawannya sampai 25.000, kalau vaksinnya ditanggung perusahaan, itu artinya gratis juga dan meringankan beban pemerintah dan rakyat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah memasang target vaksinasi COVID-19 terhadap 70 persen dari populasi di Indonesia.
Hal itu bertujuan agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan kekebalan komunal dibandingkan negara lain di tengah pandemi COVID-19.
Baca Juga: Hasil Uji Inggris: Vaksin Novavax 89,3 Persen Lawan Corona Varian Baru
Berdasarkan penghitungan Budi, 70 persen dari total jiwa penduduk Indonesia berjumlah sekitar 181 juta orang.
Dengan kebutuhan dua dosis bagi setiap orang, menurut dia, perlu sedikitnya 362 juta suntikan vaksin.
Kekhawatiran jika vaksinasi mandiri
Dalam laporan Suara.com sebelumnya, menurut pendapat analis kebijakan publik Rustam Ibrahim pemerintah sebaiknya memprioritaskan program vaksinasi yang sekarang sedang berlangsung.
Program vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah saat ini dinilai sudah tepat.
"Setuju! Pemerintah jangan dulu berpikir vaksinasi mandiri. Akan jadi lahan bisnis mafia obat dan vaksin akan jadi mahal. Mereka bisa buat isu vaksin gratis tidak bermutu dan sebagainya. Keputusan Presiden Jokowi vaksin gratis untuk seluruh rakyat sudah benar. Yang ingin vaksin mandiri pergi saja ke luar negeri," kata Rustam di media sosial.
Berita Terkait
-
JK di Pemakaman Rachmat Gobel: Kita Kehilangan Sosok yang Paham Masalah Bangsa
-
Sejumlah Tokoh Hadiri Pemakaman Rachmat Gobel di TMP Kalibata, Ada JK hingga Christine Hakim
-
Kasus Video JK: Pelapor Ade Armando dan Abu Janda Kecewa Laporannya Dilempar ke Polda Metro
-
Jusuf Kalla Sebut Tanah Runtuh Bukan Sekadar Film, Tapi Media Pembelajaran
-
Prabowo dan Jusuf Kalla Bertemu Tertutup di Istana
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Media Italia Bongkar Ada Kontrak Lebih dari Rp25 T di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Perkuat Sistem Tanggap Darurat Perusahaan, PT Semen Gresik Gelar Sertifikasi Pemadam Kebakaran
-
Imigrasi Semarang Deportasi 14 WNA dan Tolak 21 WNA Masuk via Bandara Ahmad Yani
-
Hari Anak Nasional 2026: BRI Peduli Ini Sekolahku Gelar Edukasi Finansial, Dorong Semangat Belajar
-
Didakwa Pasal Berlapis, Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq Tak Ajukan Keberatan
-
Krisis Air dan Perubahan Iklim Mengintai, Amdatara Desak Pabrik AMDK Segera Jadi Industri Hijau