JK Dukung Vaksinasi Mandiri di Tengah Kekhawatiran Jadi Lahan Bisnis

SuaraJawaTengah.id - Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla mengatakan penyuntikan vaksin COVID-19 secara mandiri dapat mempercepat pemerintah dalam mencapai target vaksinasi secara nasional dalam setahun.

Menurut JK, mustahil bagi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi terhadap sedikitnya 70 persen dari total penduduk jika hanya mengandalkan program vaksin gratis.

"Bila vaksinasi mau diselesaikan dalam waktu setahun, dibutuhkan vaksin setidaknya 1 juta per hari. Hal itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," kata JK dalam laporan Antara, Jumat (29/1/2021).

JK juga mendukung rencana pembolehan vaksin COVID-19 secara mandiri di Indonesia agar makin cepat jumlah warga yang divaksin.

Baca Juga: Hasil Uji Inggris: Vaksin Novavax 89,3 Persen Lawan Corona Varian Baru

"Kami mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong karena ini akan mempercepat vaksinasi,” katanya.

JK mencontohkan vaksin mandiri dapat dilakukan oleh perusahaan swasta terhadap para karyawannya sehingga perusahaan tersebut dapat kembali bekerja dengan normal dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Katakanlah pabrik rokok karyawannya sampai 25.000, kalau vaksinnya ditanggung perusahaan, itu artinya gratis juga dan meringankan beban pemerintah dan rakyat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah memasang target vaksinasi COVID-19 terhadap 70 persen dari populasi di Indonesia.

Hal itu bertujuan agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan kekebalan komunal dibandingkan negara lain di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga: Divaksin Covid-19 ke-2, Gubernur Aceh: Yang Pertama Tak Ada Efek Samping

Berdasarkan penghitungan Budi, 70 persen dari total jiwa penduduk Indonesia berjumlah sekitar 181 juta orang.

Dengan kebutuhan dua dosis bagi setiap orang, menurut dia, perlu sedikitnya 362 juta suntikan vaksin. 

Kekhawatiran jika vaksinasi mandiri

Dalam laporan Suara.com sebelumnya, menurut pendapat analis kebijakan publik Rustam Ibrahim pemerintah sebaiknya memprioritaskan program vaksinasi yang sekarang sedang berlangsung.

Program vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah saat ini dinilai sudah tepat.

"Setuju! Pemerintah jangan dulu berpikir vaksinasi mandiri. Akan jadi lahan bisnis mafia obat dan vaksin akan jadi mahal. Mereka bisa buat isu vaksin gratis tidak bermutu dan sebagainya. Keputusan Presiden Jokowi vaksin gratis untuk seluruh rakyat sudah benar. Yang ingin vaksin mandiri pergi saja ke luar negeri," kata Rustam di media sosial.

Jokowi diharapkan tetap pada program vaksinasi gratis dan tidak memberi peluang lahan bisnis mafia obat dengan memberikan kesempatan vaksinasi mandiri.

"Hanya akan bikin harga vaksin melonjak," kata Rustam Ibrahim.

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau adan Penyelenggara Jaminan Sosial, perawatan pasien Covid-19, dan vaksinasi gratis dinilai sudah menempatkan kebijakan pemerintah berorientasi kepada "negara kesejahteraan (welfare state).

"Jangan lagi beri kesempatan gagasan neolib merasuki sistem kesehatan dengan memberi kesempatan vaksin mandiri," katanya.

Selain itu, Rustam juga menyarankan kepada pemerintah perlu dari waktu ke waktu mengumumkan kepada publik jumlah warga yang sudah divaksinasi. Ini untuk memelihara optimisme dan kepercayaan kepada pemerintah.

Jika pemerintah ingin vaksinasi selesai dalam setahun, artinya sekitar 500.000 warga harus divaksinasi per hari atau 15.000.000 per bulan, kata Rustam.