Pengusaha Sidoarjo Mengadu ke Ulama Solo: Bangkrut Gara-gara PPKM

SuaraJawaTengah.id - Sejumlah pengusaha bidang transportasi dan perdagangan asal Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mendadak menyambangi salah satu ulama Kota Solo, Habib Hasan Mulachela di Pasarkliwon, Solo, Sabtu (30/1/2021) siang.

Kedatangan mereka ternyata ingin berkeluh kesah dengan tokoh di Kota Bengawan itu berkaitan dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, 26 Januari – 8 Februari 2021.

Perwakilan Pedagang Pasar Tradisional di Jatim, M Soleh menyebut jika PPKM membawa dampak luar biasa bagi pengusaha. Bisnis lesu di tengah pandemi sangat dirasakan selama hampir setahun ini.

"Omzetnya sebagian besar anjlok dan ada yang sudah gulung tikar," ungkap M Soleh disela pertemuan dengan Habib Hasan, dilansir dari Ayosemarang--jaringan Suara.com.

Soleh memaparkan, omzet para penjual turun hingga 90 persen selama pandemi ini. Ditambah adanya PPKM Jawa-Bali semakin memperburuk keadaan para pedagang di Jawa Timur, khususnya di Sidoarjo.

"Saya mewakili 24 ribu pedagang, omzet merosot hingga 90 persen. Kalau ada barang yang laku, itupun hanya bisa untuk kehidupan sehari-hari, tidak bisa lagi untuk kulakan. Ini kondisi berat yang kami hadapi di masa PPKM,” tegas Soleh.

Pedagang busana muslim di Pasar Krian tersebut mengharapkan pemerintah bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi masyarakat bawah.

“Kalau terus menerus seperti ini, apa tidak nanti gulung tikar. Sebelum jauh, kami berinisiatif untuk mencari solusi dengan bertemu Habib Hasan sebagai ulama dan bapak bangsa agar masalah ini bisa disampaikan ke gubernur, bupati, DPRD, dan DPR, untuk memberikan solusi,” ucapnya.

Sementara Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Supriyono menambahkan penerapan PPKM seharusnya disesuaikan dengan tingkat paparan Covid-19 di masing-masing daerah, sehingga tidak dipukul rata melaksanakan PPKM.

Baca Juga: Kisah PKL Karanganyar, Jual TV untuk Bertahan Hidup Selama PPKM

“Di Jatim,kami setuju PPKM diterapkan di daerah yang angka Covid-19 tinggi. Tetapi di daerah yang angka Covid-19 berada di zona hijau, selayaknya tidak diberlakukan PPKM, karena ini menyangkut roda perekomian,” tuturnya.

Dia sependapat jika protokol kesehatan tetap diberlakukan di seluruh Indonesia untuk mengurangi paparan Covid-19.

“SOP Covid-19 tetap harus dijalankan sesuai anjuran pemerintah. Namun untuk PPKM, tidak semua daerah diberlakukan,” imbuhnya.

Sementara itu Habib Hasan Mulachela mengaku heran rombongan pengusaha dari Sidoarjo datang ke Solo untuk menemuinya dan berkeluh-kesah terkait PPKM dengan omzet penjualan semakin merosot.

“Saya juga heran kenapa datangnya ke tempat saya, padahal kan orang solo dan bukan pejabat lagi. Tapi karena mereka ingin bertemu dengan saya, insyaallah keluh-kesah mereka akan saya sampaikan ke pejabat di Sidoarjo dan Jawa Timur, seperti gubernur, dan teman-teman DPRD di sana,” ungkapnya.

Menanggapi PPKM Jawa-Bali, Hasan Mulachela berpendapat, seharusnya penerapannya disesuaikan masing-masing wilayah karena di suatu kota atau kabuaten belum tentu paparannya sangat tinggi.