Banyumas Tak 100 Persen Terapkan Gerakan 'Jateng di Rumah Saja'

SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mengirimkan surat edaran kepada kepala daerah untuk melakukan gerakan 'Jateng di Rumah Saja'. Hal itu dilakukan untuk menekan kasus Covid-19 di Jateng yang belum mengalami penurunan. 

Bupati Banyumas, Achmad Husein mengaku siap melaksanakan gerakan 'Jateng di Rumah Saja' yang diinstruksikan Gubernur Ganjar Pranowo. 

Namun demikian, ada beberapa poin kebijakan Husein yang berbeda dengan apa yang diungkapkan Ganjar tentang gerakan 'Jateng di Rumah Saja'.

Jika Gubernur Ganjar menyatakan pasar akan ditutup, Husein mengungkapkan pendapat yang berbeda. Ia menegaskan pasar tidak akan tutup karena alasan ekonomi.

Hal ini pun mendapatkan kritik pedas dari sejumlah elemen masyarakat.

Salah satunya Yoga Sugama, Direktur Eksekutif LSM PIJAR (Pusat Informasi Jaringan Rakyat) adalah salah satu yang angkat bicara. Menurutnya, jika hendak mengimplementasikan kebijakan Gubernur, maka Husein juga harus total, jangan setengah-setengah.

“Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Itu baru Wong Banyumas,” kata Yoga dilansir dari Hestek.id, Rabu (3/2/2021).

Ia berargumen, pasar merupakan tempat yang dikunjungi banyak orang. Oleh karenanya, jika akan mengadopsi kebijakan Ganjar, Husein juga harus menutup pasar.

“Sekarang kan Pemkab (Banyumas, red) seperti kurang paham dengan tujuan Jateng di Rumah Saja,” kata dia.

Baca Juga: Viral Bupati Kritik Gerakan Jateng di Rumah Saja Bikin Istri Mudah Hamil

Jika tidak mengambil tindakan yang sama dengan Gubernur, lanjut Yoga, maka Banyumas bisa dikatakan sebagai kabupaten yang tidak berkomitmen.

“Tidak kompak dengan 35 kabupaten kota yang lain,” ujar dia.

Banyumas tidak konsisten

Kebijakan Pemkab Banyumas terkait penanggulangan Covid-19 dinilai kurang efektif. Selain itu, kebijakan pemerintah juga dianggap tidak konsisten, sehingga membuat masyarakat bingung.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas, Setya Ari Nugraha.

“Kehebohan ini kan hanya seperti formalitas belaka. Malah menimbulkan kecemasan dan kucing-kucingan saja dengan masyarakat. Malah nggak efektif,” katanya.