SuaraJawaTengah.id - Beberapa pengurus sah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas. Kedatangannya diterima langsung oleh jajaran komisioner KPU.
Bukan tanpa alasan, kedatangan jajaran pengurus DPC Partai Demokrat ingin menegaskan dan menyerahkan surat keputusan pengurusan yang sah yaitu kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyumas Susilo Rini, SE mengungkapkan jajaran kepengurusan yang sah di Kabupaten Banyumas saat ini masih dipegang oleh kubunya. Dirinya menolak dan menentang adanya KLB yang diselenggarakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, beberapa waktu lalu.
"Kami datang kesini ingin menegaskan kembali menolak adanya KLB di Deli Serdang yang inkonstinkonstitusional. Selain itu juga kami tetap solid di kubu AHY yang kepengurusannya sah secara hukum," katanya saat di KPU Banyumas, Selasa (16/3/2021).
Baca Juga: Beredar Maklumat Demokrat, Pakai Identitas Partai Tanpa Izin Didenda Rp 2 M
Menurutnya, keputusan kepengurusan Partai Demokrat Banyumas yang sah sudah tercantum di Silon dan kemenkumham. Namun pihaknya membawa kembali keputusan SK kepengurusan.
"Saya memohon dengan sangat kepada KPU Banyumas apabila ada yang memasukkan kepengurusan misalnya, mohon untuk tidak menerimanya. Itu memang yang dipesani oleh DPP ke DPC," jelasnya.
Susilo Rini, sebagai pemilik suara sah pada saat pelaksanaan KLB tersebut, sedang berada di Kota Semarang mengikuti Rakorda Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh ketua DPD dan 35 ketua DPC se Jawa Tengah yang memiliki SK kepengurusan.
"Apabila ada yang mengatasnamakan Jawa Tengah terutama Kabupaten Banyumas hadir di KLB Deli Serdang itu tidak sah. Apabila ada pun kita akan proses secara hukum kita ajukan proses pidana," terangnya.
Bukan tanpa alasan silaturahmi ini berlangsung, pasalnya Rini mendapat informasi jika ada warga Banyumas yang menghadiri KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko di Deli Serdang.
Baca Juga: Demokrat Bekasi Angkat Bicara Soal Sekretaris Hanura Direkrut Barisan KLB
"Jadi kemarin saat Rakorda Jawa Tengah kita kan ngumpul ya, saya mendapat informasi dari Jateng hadir 17 orang dari 11 kabupaten. Kelihatannya dari Banyumas ada yang hadir ke sana. Nah ini yang sedang kami selidiki. Kalau memang iya (hadir), mungkin akan kita proses hukum dan pidanakan," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua KPU Banyumas, Imam Arif Setiadi mengaku prihatin dengan permasalahan yang saat ini menimpa Partai Demokrat. Pihaknya menegaskan bahwa lembaga KPU satu suara mengikuti keputusan pusat mengenai kepengurusan sah.
"Sampai saat ini SK kepengurusan yang sah sampai saat ini adalah SK yang disahkan oleh kemenkumham dibawah pimpinan AHY. Sampai saat ini tidak ada SK apapun masuk KPU Kabupaten Banyumas. Bagi kami yang sah adalah Partai Demokrat pimpinan Susilo Rini," tegasnya.
Kontributor : Anang Firmansyah
Berita Terkait
-
Biografi Candra Kusuma, Anggota DPRD Bogor yang Viral Gara-gara Skandal Dibocorkan Anak
-
Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia, Anggota DPR Anita Jacoba Ditindak Partai Demokrat
-
Kekayaan Anita Jacoba Gah yang Sentil Naturalisasi Kevin Diks cs, Ternyata Jarang Lapor LHKPN?
-
Amankan Rekomendasi Pilkada AHY, Demokrat Terjunkan Satgas ke Daerah-daerah
-
Senyum Dua Jari AHY Saat Disinggung Jatah Menteri Demokrat di Kabinet Prabowo-Gibran
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
Terkini
-
Ngerinya Tanjakan Silayur: Titik Kritis Kecelakaan yang Kini Jadi Prioritas Pemerintah Kota Semarang
-
Semarang Waspada Hujan dan Banjir Rob Akhir Pekan Ini, Ini Penjelasan BMKG
-
Wapres Gibran Dukung UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Semarang
-
Dari Tambakmulyo untuk Jateng: Mimpi Sanitasi Layak Menuju SDGs
-
Pengamat Nilai Program Pendidikan Gratis dan Rp300 Juta per RW dari Yoyok-Joss Realistis