Scroll untuk membaca artikel
Budi Arista Romadhoni
Minggu, 02 Mei 2021 | 15:39 WIB
Ilustrasi pungutan liar untuk linmas THR di Kota Semarang. (Shutterstock)

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat edaran mengenai Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Ada 11 poin yang tertuang di dalam surat edaran tersebut.

Pada poin nomor 4, tertulis bahwa permintaan dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggaraan Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, pungli mengatasnamakan zakat terjadi di Kota Solo. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 2 Mei 2021, langsung mengembalikan pungutan liar zakat warga Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon.

Pungutan liar itu mengatasnamakan iuran zakat dan sedekah yang diminta oleh beberapa oknum keamanan Kelurahan Gajahan. Setelah mendapat sejumlah laporan dari warga dia pun mengembalikan uang iuran tersebut.

Baca Juga: Ini Jadwal Imsakiyah di Kota Semarang dan Sekitarnya Pada Sabtu 1 Mei 2021

Load More