Politisi Partai Demokrat Sebut Harga Jasa Buzzer Bisa Tembus Rp800 Miliar!

SuaraJawaTengah.id - Buzzer menjadi istilah populer di sosial media (sosmed). Apalagi kala membicarakan isu politik, buzzer tak luput dari perhatian masyarakat.

Sebagai informasi, buzzer adalah orang atau sekelompok orang yang bergerak secara terorganisir di dunia maya, untuk menyuarakan satu pendapat yang sama atau senada, dengan maksud mempengaruhi opini publik secara luas.

Baru-baru ini, politisi Partai Demokrat, Denny Indrayana mengungkapkan perihal harga jasa sewa buzzer (pendengung) mencapai Rp500-800 miliar di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Seperti diketahui, Denny merupakan mantan calon Gubernur Kalimantan Selatan. Hal tersebut ia ungkapkan melalui diskusi Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki, Minggu (2/5/2021) dilansir Terkini.id--jaringan Suara.com.

Baca Juga: Aunur Rafiq-Anwar Hasyim Pimpin Karimun Lagi, Ansar Ingatkan Janji Politik

"Sebagai gambaran di 2015, Cagub ini mengeluarkan Rp 500 miliar. Ketua tim pemenangannya menyebut Rp 600 miliar, relasinya menyebut Rp 800 miliar,” kata Denny.

Denny juga mengaku bahwa dirinya pernah ditawari dalam menggunakan jasa tersebut. Pada Pilkada 2020, dirinya pernah ditawarkan sewa buzzer mulai dari ratusan juta hingga miliaran.

“Saya ditawarin miliar rupiah. Paling murah yang menawarkan saya Rp 600 juta hanya untuk buzzer dengan orang cuma 20,” kata dia.

Menurut politisi asal Partai Demokrat ini, tujuan dari penggunaan jasa buzzer saat pilkada adalah untuk memframing lawan hingga mengarah ke kampanye negatif bahkan kampanye hitam. 

Denny menilai, dengan adanya eksistensi buzzer hanya satu dari sekian tantangan yang dihadapinya selama ikut kontestasi pilkada.

Baca Juga: SBY Diseret Kasus Tenggelamnya KRI Nanggala-402, Politisi Demokrat Geram

Saat berada di lapangan, Denny mengatakan ada banyak acara berbagi menjelang hari pemilihan. Mulai dari pembagian sembako yang dikemas dengan zakat, takjil, ukuran paket yang lebih besar, hingga pembagian uang mendekati hari pemilihan. 

"Ada penggunaan RT digaji Rp 2,5 juta, kepala desa dan lurah digaji Rp 5 juta. Itu semua sudah menjadi rahasia umum,” ujarnya.