Kerumunan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Politisi Gerindra Sebut Pemprov Jateng Tak Siap

SuaraJawaTengah.id - Antrean dan Kerumunan terjadi di Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah hari ini Rabu (9/6/2021). 

Kerumunan itu disebabkan antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 gratis yang diberikan oleh Pemprov Jateng. 

Rupanya, antusias kedatangan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi tak diimbangi dengan pengaturan dan jumlah petugas yang tak seimbang. Kerumunan di Kantor Gubernur Ganjar Pranowo pun sulit dihindarkan. 

Diketahui, vaksinasi gratis ini dimulai semenjak Selasa 8 Juni 2021. Semula, antrean tertata rapi. Namun begitu kehadiran masyarakat yang berlipat maka kursi-kursi di bawah tenda antrean tak lagi mencukupi.

Baca Juga: Saat Tengah Bersepeda, Ganjar Ikut Tertibkan Antrean Penyelenggaraan Vaksin

Mereka rela mengantre berjubel dengan berdiri di sekitar tenda. Celakanya, tidak menerapkan protokol kesehatan karena tidak menjaga jarak satu sama lain. Sejumlah video yang diunggah di media sosial juga memperjelas kondisi antrean vaksinasi di Gradhika Bhakti Praja tak mengindahkan jaga jarak.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto menyoroti peristiwa itu. Menurutnya, pemprov jateng tak siap dengan ledakan pengunjung yang ingin mendapatkan vaksin covid-19. 

“Jangan sampai ada klaster Covid 19 di vaksinasi. Kalau tak mengindahkan prokes, tak jaga jarak, ya berbahaya itu. Bisa saling menularkan virus,” kata Yudi, Rabu (9/6/2021).

Melihat kondisi itu, Yudi mengatakan Pemprov gencar melakukan sosialisasi soal vaksinasi gratis namun tak siap dengan konsekensinya. Hal itu terlihat dari sedikitnya jumlah petugas yang mengatur warga yang akan melakukan vaksinasi. Petugas juga tak siap dengan membeludaknya kedatangan warga.

Bahkan, menurut politis Gerindra tersebut Gubernur Ganjar Pranowo yang masih mengenakan baju gowes dan menenteng sepeda juga mesti ikut turun tangan mengatur kerumunan warga yang akan mengikuti vaksinasi. Hal itu justru menunjukkan ketidaksiapan pemprov dalam mengantisipasi kedatangan warga.

Baca Juga: Perwakilan WHO di Indonesia Sebut Ada 6 Negara Dunia yang Belum Lakukan Program Vaksinasi

Untuk itu, ada sejumlah catatan yang disampaikan. Pertama, lokasi vaksinasi sebaiknya tidak terpusat dengan tujuan memecah kerumunan.