SuaraJawaTengah.id - Sejumlah pedagang di pasar tradisional di Kota Tegal keberatan rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap komoditas bahan pokok atau sembako. Rencana itu dinilai akan membuat pasar semakin sepi setelah terhantam pandemi Covid-19.
Salah satu pedagang di Pasar Pagi Kota Tegal, Arifia (42) mengaku sudah mengetahui rencana pemerintah menerapkan pajak terhadap sembako dari informasi yang beredar di media sosial dan grup-grup aplikasi perpesanan.
"Sudah tahu kalau sembako mau dipajaki, tapi belum tahu benar atau tidak," kata Arifia kepadaSuara.com, Jumat (11/6/2021).
Jika rencana itu benar akan dilaksanakan pemerintah, Arifi merasa sangat keberatan. Sebab pajak yang dibebankan akan membuat harga sembako semakin melambung.
"Kalau saya pribadi sebagai pedagang sangat keberatan. Kondisinya lagi sulit kayak gini, masak sembako dipajaki. Sekarang saja harganya sudah mahal, apalagi kalau nanti ada pajaknya," tuturnya.
Arifia mencontohkan harga minyak goreng curah yang berkisar Rp16 ribu hingga Rp28 ribu per kilogram tergantung jenisnya. Padahal, harga normalnya berkisar Rp10 ribu hingga Rp12 ribu.
"Harga minyak goreng sekarang sudah termasuk mahal sekali. Biasanya paling mahal Rp12 ribu. Itu naiknya sudah dari sebelum lebaran, belum turun-turun," ungkapnya.
Menurut Arifia, kenaikan harga sejumlah bahan pokok tersebut sudah berimbas pada sepinya konsumen.
"Sekarang dengan harga segitu pembeli saja sudah sering protes. Apalagi kalau nanti naik lagi karena ada pajak. Pasar tambah sepi," ucapnya.
Baca Juga: Waduh! Bukan Cuma Sembako, Sekolah Juga Kena Pajak PPn 5 Persen
Untuk itu Arifia berharap rencana pemerintah menerapkan pajak terhadap sembako dibatalkan agar masyarakat kecil tak semakin terdampak.
"Ini pasar sudah sepi karena pandemi sampai saya mengurangi stok karena pembeli berkurang. Bisa tambah sepi nanti," ujarnya.
Keberatan juga diungkapkan seorang konsumen, Atin (40). Warga Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal itu menyebut pajak yang dikenakkan untuk sembako akan menyusahkan masyarakat.
"Harga-harga pasti naik semua. Sekarang sudah mahal, tambah mahal. Tapi kalau tidak beli juga tidak bisa karena itu kebutuhan pokok," ucapnya, Jumat (11/6/2021).
Diketahui, pemerintah berencana mengenakan PPN terhadap sembako. Rencana itu tertuang dala revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Kontributor : F Firdaus
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
Terkini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Antisipasi Gempa, BRI Blora Gelar Simulasi dan Latih Karyawan Tanggap Darurat
-
Zakat di Era Digital: Transparansi dan Kemudahan Jadi Kunci Gaet Donatur Muda
-
Fakta Baru Kecurangan UTBK di Undip, Polisi Sebut Peserta Diduga Jadi Korban Penipuan
-
Pelindo Terminal Peti Kemas Tunjukkan Kinerja Positif di Tengah Gejolak Global