SuaraJawaTengah.id - Sejumlah pedagang di pasar tradisional di Kota Tegal keberatan rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap komoditas bahan pokok atau sembako. Rencana itu dinilai akan membuat pasar semakin sepi setelah terhantam pandemi Covid-19.
Salah satu pedagang di Pasar Pagi Kota Tegal, Arifia (42) mengaku sudah mengetahui rencana pemerintah menerapkan pajak terhadap sembako dari informasi yang beredar di media sosial dan grup-grup aplikasi perpesanan.
"Sudah tahu kalau sembako mau dipajaki, tapi belum tahu benar atau tidak," kata Arifia kepadaSuara.com, Jumat (11/6/2021).
Jika rencana itu benar akan dilaksanakan pemerintah, Arifi merasa sangat keberatan. Sebab pajak yang dibebankan akan membuat harga sembako semakin melambung.
"Kalau saya pribadi sebagai pedagang sangat keberatan. Kondisinya lagi sulit kayak gini, masak sembako dipajaki. Sekarang saja harganya sudah mahal, apalagi kalau nanti ada pajaknya," tuturnya.
Arifia mencontohkan harga minyak goreng curah yang berkisar Rp16 ribu hingga Rp28 ribu per kilogram tergantung jenisnya. Padahal, harga normalnya berkisar Rp10 ribu hingga Rp12 ribu.
"Harga minyak goreng sekarang sudah termasuk mahal sekali. Biasanya paling mahal Rp12 ribu. Itu naiknya sudah dari sebelum lebaran, belum turun-turun," ungkapnya.
Menurut Arifia, kenaikan harga sejumlah bahan pokok tersebut sudah berimbas pada sepinya konsumen.
"Sekarang dengan harga segitu pembeli saja sudah sering protes. Apalagi kalau nanti naik lagi karena ada pajak. Pasar tambah sepi," ucapnya.
Baca Juga: Waduh! Bukan Cuma Sembako, Sekolah Juga Kena Pajak PPn 5 Persen
Untuk itu Arifia berharap rencana pemerintah menerapkan pajak terhadap sembako dibatalkan agar masyarakat kecil tak semakin terdampak.
"Ini pasar sudah sepi karena pandemi sampai saya mengurangi stok karena pembeli berkurang. Bisa tambah sepi nanti," ujarnya.
Keberatan juga diungkapkan seorang konsumen, Atin (40). Warga Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal itu menyebut pajak yang dikenakkan untuk sembako akan menyusahkan masyarakat.
"Harga-harga pasti naik semua. Sekarang sudah mahal, tambah mahal. Tapi kalau tidak beli juga tidak bisa karena itu kebutuhan pokok," ucapnya, Jumat (11/6/2021).
Diketahui, pemerintah berencana mengenakan PPN terhadap sembako. Rencana itu tertuang dala revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Kontributor : F Firdaus
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Desain Final Stadion Kendal Tornado FC Dirilis, Pembangunan Dimulai Tahun Depan
-
Buntut Penggeledahan "Ponpes" di Sukoharjo, Taj Yasin Pastikan Pendampingan Psikologis Anak-Anak
-
Ancaman Megathrust di Wisata Jateng, Sarif Abdillah Desak Hotel dan Destinasi Punya Standar Mitigasi
-
Bikin Bangga Indonesia! Inovasi Kelas Dunia Antarkan Semen Gresik Raih 4 Bintang di APQO 2026
-
BRI Raih Empat Penghargaan, Dorong UMKM Naik Kelas dan Makin Berdaya