Scroll untuk membaca artikel
Budi Arista Romadhoni
Selasa, 10 Agustus 2021 | 17:20 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditemani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Bandara JB Soedirman Purbalingga, Jumat (11/6/2021). [Dok Pemprov Jateng]

SuaraJawaTengah.id - Presiden Joko Widodo disebut-sebut mulai tidak setia lagi dengan PDI Perjuangan. Pengamat pun mulai menilai gerak-gerik Jokowi mulai menunjukan pembangkangan.

Menyadur dari Terkini.id, Pengamat politik, Saiful Anam mengatakan, Presiden Jokowi memilih mempercayakan penanganan Covid-19 kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, sikap Jokowi tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap Megawati dan PDI Perjuangan.

Bahkan, kata Saiful, sikap pembangkangan Jokowi kepada Megawati juga kembali ditunjukkan saat mantan Wali Kota Solo itu menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah penyelamatan danau prioritas nasional.

“Saya kira Jokowi sengaja menunjukkan pembangkangan terhadap Megawati dan PDIP dengan selalu mempercayakan kepada Luhut dalam penanganan Covid-19 dan bahkan soal Dewan Pengarah Danau Prioritas Nasional,” ujar Saiful Anam, Selasa (10/8/2021)

Baca Juga: Resmi! Puan Maharani Digugat Oleh MAKI dan LP3HI ke PTUN Terkait Seleksi Calon Anggota BPK

Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) ini, Jokowi sejauh ini selalu memberikan kepercayaan kepada orang-orang selain PDI Perjuangan untuk mengerjakan hal-hal strategis bagi bangsa.

Ia pun menganalisa bahwa hal itu dilakukan untuk menjauhkan intervensi dan hegemoni PDIP terhadap Jokowi.

“Termasuk Jokowi lebih condong kepada Ganjar daripada Puan yang kita tahu merupakan putri mahkota dari Megawati (untuk 2024),” tuturnya.

Gibran bersama Megawati, Puan Maharani dan FX Hadi Rudyatmo. (Instagram/@Puan Maharani)

Sebelumnya, peneliti Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho juga memberikan analisanya soal hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang dikabarkan retak.

Menurutnya, dengan jasa Megawati yang mengantarkan Jokowi menjabat sebagai presiden selama dua periode maka sulit bagi mantan Wali Kota Solo itu keluar dari PDIP.

Baca Juga: Tantangan Mosi Tak Percaya Poyuono, Analis: Wajar, Fungsi Pengawasan DPR Ada dan Tiada

Selain berjasa kepada Jokowi, kata Catur, PDI Perjuangan juga berjasa telah mengantarkan anak dan menantu Jokowi yakni Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution menjadi wali kota.

“Saya rasa Jokowi akan berat jika harus keluar dari PDIP. Selain berjasa besar kepadanya, PDIP juga turut mengantarkan anak dan menantunya menjadi wali kota,” ujar Catur, Minggu (8/8/2021). 

Seperti diketahui, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution menang dalam Pilkada 2020 di Solo dan Medan. Kemenangan itu tidak lain karena bantuan dari PDIP sebagai partai pengusung.

Lantaran hal itu, Catur beranggapan bahwa Jokowi akan sulit keluar dari PDIP lantaran sudah berhitung untuk mengantarkan Gibran dan Bobby ke level jabatan yang lebih tinggi di 2024 mendatang.

“Pada 2024, Jokowi pasti sudah berhitung untuk membawa Gibran dan Bobby ke level lebih tinggi,” jelasnya.

Jokowi dan Puan Maharani. [Terkini.id]

Catur mengatakan Gibran dan Bobby bisa jadi akan diproyeksikan Jokowi melenggang ke Pilgub Jateng dan Sumut pada tahun 2024.

Oleh karena itu, menurut Catur, Presiden Jokowi akan sangat membutuhkan bantuan PDIP untuk bisa mewujudkan hal tersebut.

Diketahui, kabar ketidakharmonisan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi belakangan ini menjadi perbincangan publik.

Kabar tersebut diduga dipicu lantaran Megawati dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual beberapa waktu lalu menyinggung Jokowi.

Mega mempertanyakan siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal akibat pandemi Covid-19.

Menurut Megawati, Jokowi sebagai kepala negara yang seharusnya memegang langsung kendali komando penanganan pandemi Covid-19 dan bukannya Luhut Binsar Pandjaitan.

“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” ujarnya.

Load More