Bupati Ditahan KPK, Pesan Ganjar ke Pejabat di Banjarnegara: Hentikan Urusan Pungli!

SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memenuhi janjinya untuk datang ke Banjarnegara pada Senin (6/9/2021).

Diketahui setelah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditangkap KPK, Ganjar memang mengatakan akan datang ke Banjarnegara dan menemui jajaran pejabat di sana.

Tiba di Banjarnegara sekitar pukul 12.00 WIB, Ganjar langsung disambut oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin.

Setelah ngobrol sebentar secara tertutup, Ganjar kemudian menggelar rapat terbuka di pendopo Banjarnegara yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.

Dalam rapat itu, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.

Selain itu, Ganjar juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah. Kejadian yang telah menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.

"Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?," tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu. Dan semuanya serentak menjawab setuju.

"Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara," ucapnya.

Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu. Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati juga sudah ditandatangani.

Baca Juga: Ganjar Tak Dicalonkan di Pilpres, Pengamat: Suatu Masa PDIP akan Memilih Kader Terbaiknya

"Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telpon pak Wakil Bupati dan responnya bagus," katanya.

Ganjar mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri. Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.

"Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD nya," jelasnya.

Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.

"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran," tegasnya.

Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.