Scroll untuk membaca artikel
Ronald Seger Prabowo
Kamis, 16 September 2021 | 13:41 WIB
Beras bansos menumpuk di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Kamis (16/9/2021) karena warga penerima menolak divaksin. [Suara.com/F Firdaus]

SuaraJawaTengah.id - Ratusan kepala keluarga (KK) di satu kelurahan di Kota Tegal menolak untuk divaksin. Mereka bahkan rela tidak menerima bantuan sosial (bansos).

Ratusan KK penolak vaksin tersebut berada di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan. Keengganan mereka untuk mengikuti vakinasi salah satunya ditengarai karena termakan hoaks.

Lurah Debong Kidul, Erni ‎menyebut ada 243 KK di wilayahnya yang tidak mau divaksin. "Ini yang tidak mau divaksin merata, di tiap RT dan RW ada," ujarnya, Kamis (16/9/2021).

Erni mengungkapkan, ratusan keluarga yang tidak ‎mau divaksin itu akhirnya tidak bisa mendapat bansos berupa beras 20 kg. Sebab pemkot mensyaratkan penerima bansos itu harus sudah divaksin minimal dosis pertama.

Baca Juga: 80 Persen Populasi Portugal Sudah Disuntik Vaksin COVID-19, Tertinggi di Dunia?

Ratusan karung beras bansos yang diperuntukkan untuk ratusan keluarga tersebut akhirnya menumpuk di kantor kelurahan karena tidak diambil.

‎"Perintah dari atasan kami, untuk bantuan dari pemkot ini minimal satu orang dari satu keluarga ada yang sudah vaksin, bantuan bisa diambil. Kalau sudah diperiksa misalnya, terus tidak layak karena ada penyakit nanti saya berikan surat keterangan tidak layak, nanti dokter tanda tangan, saya mengetahui, bisa diambil,” jelasnya.

Menurut Erni, ‎pihaknya bersama camat, kepala puskesmas dan kepala Dinas Sosial sudah berupaya door to door membujuk warga yang tidak mau divaksin agar bisa divaksin.‎ Namun mereka tetap bersikukuh tidak mau divaksin.

"Mereka tetap menolak divaksin. Katanya lebih baik saya tidak menerima beras 20 kg daripada saya divaksin‎. Alasan tidak mau vaksin karena keyakinan. Saya keyakinan tidak mau divaksin, gitu katanya," ungkapnya.

Kesehatan Bersama

Baca Juga: Cek Vaksinasi di Aceh, Jokowi Sebut Covid-19 Tak Akan Hilang dari Indonesia

Erni pun menyayangkan masih adanya warga yang menolak divaksin di tengah upaya pemerintah melakukan percepatan vaksinasi untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

"Vaksinasi ini kan demi kesehatan bersama, agar pandemi Covid-19 segera berakhir. Kalau tidak mau divaksin sebenarnya membahayakan orang lain juga. Nanti kalau ada virus yang masuk bisa menularkan ke yang lainnya," kata dia.

Erni mengungkapkan, vaksinasi di Kelurahan Debong Kidul baru mencapai 60 persen dari target sasaran sekitar 6.000 orang. Dia menargetkan setidaknya 80 persen warga sudah divaksin sesuai standar WHO.

‎"Kalau dari 243 KK itu masing-masing keluarga ada satu orang saja yang tervaksin, bisa menambah lima persen capaian vaksinasi. Lumayan. Saya tidak semata-mata mengejar target vaksinasi saja, tapi inginnya warga sehat semua," ucapnya.

Pendamping bansos dan kader kesehatan Puskesmas Bandung, Dwi Suciarti mengatakan, warga yang menolak divaksin ada yang beralasan memiliki penyakit. Padahal usia mereka masih muda dan kondisinya tampak sehat-sehat saja.

‎"Sebenarnya kalau divaksin nggak apa-apa. Kalau misalnya memang tidak layak divaksin kan bisa datang ke kelurahan. Nanti diperiksa dokter. Kalau tidak layak dikasih surat keterangan tidak layak, bisa ambil bansos. Lha ini datang ke kelurahan saja tidak mau," ujarnya, Kamis (16/9/2021).

‎Selain beralasan memiliki penyakit, ujar Dwi, kebanyakan warga yang menolak divaksin terpengaruh hoaks dan berkeyakinan agama tidak membolehkan vaksin.

"Kalau yang kena hoaks itu katanya kalau habis divaksin bisa meninggal. Intinya pada takut meninggal setelah divaksin. Saya sudah beri penjelasan vaksin aman, tapi mereka tetap tidak mau, lebih suka tidak dapat beras 20 kg daripada harus divaksin," ujarnya.

Dwi mengaku sudah kerap dimarahi saat melakukan sosialisasi vaksinasi ke rumah-rumah warga yang menolak divaksin. ‎"Sudah berulangkali dimarahi kalau sosialisasi. Sudah biasa," ungkapnya.

Menurut Dwi, akibat banyaknya warga yang menolak divaksin, kuota dosis vaksin yang disediakan puskesmas di kelurahan saat vaksinasi banyak yang akhirnya tidak digunakan. 

"Setiap kelurahan per hari itu dijatah 200 vaksin. tapi yang kepakai sedikit. Kemarin saja cuma kepakai 21 dosis. Kalau tidak habis, dibawa ke puskesmas lagi," ucapnya.

Kontributor : F Firdaus

Load More