SuaraJawaTengah.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan akan memberikan sanksi kepada para kadernya yang melakukan deklarasi calon presiden 2024.
PDIP mengancaman akan menjatuhkan sanksi disiplin terhadap anggotanya jika kedapatan mendeklarasikan atau dideklarasikan menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.
Menyadur dari Solopos.com, banyak yang meyakini ancaman sanksi dari PDIP itu ditujukan untuk Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
Menanggapi hal itu Ganjar mengatakan sebagai kader partai, dirinya hanya mendapat tugas untuk fokus dalam penanganan Covid-19. Sementara, terkait kandidat yang akan maju dalam Pilpres 2024 sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Kalau saya membacanya, satu tugasnya ngurus Covid-19. Urusan pilpres, urusan Bu Mega,” ujar Ganjar di kantornya, Selasa (21/9/2021).
Ganjar secara tidak langsung juga menyatakan akan tegak lurus dengan aturan partai berlambang kepala banteng itu.
“Wis ngono kui [sudah seperti itu],” ujar Ganjar saat ditanya apakah akan tegak lurus dengan aturan PDIP.
Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto, menyatakan akan memberikan sanksi disiplin bagi anggotanya yang mendeklarasikan atau dideklarasikan sebagai capres atau cawapres 2024. Ancaman itu disampaikan Hasto beberapa hari setelah bergemanya dukungan untuk Gajar agar maju pada Pilpres 2024.
“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai [Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto di Jakarta, Senin (20/9/2021).
Baca Juga: Relawan Jokowi Dorong Ganjar Nyapres, Pendukung Puan Maharani: Kami Tidak Terpengaruh
Mutlak di Tangan Megawati
Hasto mengatakan keputusan Kongres V PDIP itu berkaitan soal Pilpres 2024 yang akan ditentukan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. PDIP menegaskan akan memberikan sanksi, bahkan kepada kader yang didukung untu maju di pilpres meski kader itu tidak menyebutkan dirinya akan maju sebagai capres maupun cawapres.
“Dalam hal ada anggota PDIP yang menyebutkan terlebih dulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui sukarelawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” ucapnya.
Sementara itu, Ganjar beberapa kali memang mendapat dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat yang menginginkannya maju atau mencalonkan diri sebagai capres 2024. Beberapa kelompok itu antara lain Ganjarist, Sahabat Ganjar, hingga terbaru kelompok relawan pendukung Jokowi, yakni Jokowi Mania (Joman).
Namun terkait deklarasi dukungan itu, Ganjar hingga saat ini enggan berkomentar. Ia selalu berkelit setiap ditanya tentang deklarasi kelompok pendukung tersebut dan beralasan fokus terhadap penanganan Covid-19.
“Oh, saya ngurusi Covid-19,” ujarnya saat ditanya wartawan terkait deklarasi Joman untuk dirinya di Pilpres 2024, Kamis (16/9/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
-
Guncangan di Grup Astra: Izin Tambang Martabe Dicabut Prabowo, Saham UNTR Terjun Bebas 14%!
-
Emas dan Perak Meroket Ekstrem, Analis Prediksi Tren Bullish Paling Agresif Abad Ini
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
Terkini
-
7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Bupati Pati: Dari Jual Beli Jabatan hingga Suap Proyek Kereta Api
-
Pantura Jateng Siaga Banjir dan Longsor! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat Ekstrem
-
3 MPV Bekas Rp50 Jutaan Tahun 2005 ke Atas: Mewah, Nyaman, dan Kini Gampang Dirawat!
-
BRI Peduli Salurkan Bantuan CSR untuk Gapura Tanjung Water Park, Dukung Ekonomi Lokal Grobogan
-
OTT Bupati Sudewo, KPK Amankan Rp2,6 Miliar! Inilah Alur Pemerasan Jabatan Perangkat Desa di Pati