Menanti yang Kembali, Ideologi Terorisme Menjadi Momok Bangsa Indonesia

SuaraJawaTengah.id - Kasus terorisme menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Tak mudah memang, untuk benar-benar menghilangkan ideologi radikalisme di kalangan masyarakat. 

Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seakan bisa pudar saat mengetahui umat muslim ditindas. Tidak itu saja, iming-iming  ekonomi dan jaminan surga menjadi sangat menggiurkan bagi para teroris di Indonesia. 

Pendekatan untuk mencintai NKRI pun terus digalakan untuk para napi teroris (Napiter). Melalui buku "Menanti Yang Kembali" menjadi kumpulan kisah dari sebuah upaya reintegrasi Narapidana Teroris.

Diterbitkan PT Kreasi Prasasti Perdamaian 2021, buku ini ditulis Arif Budi Setyawan, Husnul Khatimah dan Eka Setiawan. 

Baca Juga: BNPT Dalami Peringatan dari Jepang soal Ancaman Teror di Asia Tenggara

Arif Budi Setyawan yang merupakan eks napiter JI dan MIT, mengatakan menyadarkan para teroris untuk kembali NKRI hal yang tak mudah. Terdapat banyak faktor yang yang mempengaruhi. 

"Banyak sebab mereka tidak kembali NKRI. Karena mereka akan diurusi di penjara. Saat keluar juga tidak akan memberikan data akan tinggal ke mana. Karena KTP semua palsu. Setelah keluar ya kembali ke kelompok mereka," katanya saat ditemui di Semarang (23/9/2021). 

Menurutnya pengaruh tentang ideologi radikal akan terbentuk secara sosial dan sistematis. Keluarga sang teroris yang ditangkap pun berpotensi akan menjadi terpengaruh radikal. 

"Akan terbentuk sistematis, anak sekolahnya khusus, istri saat melihat suaminya ditangkap maka mereka akan jadi radikal. Untuk mempengaruhi sangat gampang, melalui medsos pun bisa. Ayah dan suami kalian adalah pahlawan," ucapnya. 

Menurut Arif permasalahan yang tajadi adalah soal sosial. Setelah ditangkap, pelaku teroris itu tidak bisa selesai disitu. 

Baca Juga: Kotak Amal jadi Sumber Dana, BNPT: Salah Bederma Sama dengan Mendukung Aksi Terorisme

"Anak istrinya bagaimana? Dia pasti sudah dicap keluarga teroris. anak berhenti sekolah karena bullying, mereka perlu pendampingan. Peran pemerintah sangat minim dengan hal itu. Maka kami punya program pendampingan RT RW."