Masalah Pupuk Bersubsidi Tak Kunjung Selesai, Puan Maharani Minta Para Mafia Ditangkap

SuaraJawaTengah.id - Pupuk bersubsidi masih menjadi masalah tahunan di kalangan petani. Untuk mendapatkan pupuk tersebut rupanya tak bisa dengan mudah didapatkan oleh petani di Indoensia.   

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum memberantas sindikat mafia pupuk bersubsidi karena aksinya sudah meresahkan masyarakat.

"Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum terselesaikan," kata Puan dikutip dari ANTARA  di Jakarta, Jumat (28/1/2022).

Dia menjelaskan masalah pupuk subsidi yang selalu dikeluhkan petani kepada dirinya mulai dari persediaan yang langka hingga harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).

Baca Juga: Polisi Bongkar Mafia Pupuk Subsidi Di Nganjuk, Kementan Minta Masyarakat Ikut Awasi

Puan mengaku geram dengan praktik-praktik mafia pupuk bersubsidi yang membuat petani kesulitan.

"Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik ini mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa mendapat pasti harganya di atas HET," ujarnya.

Menurut dia, persoalan pupuk subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai karena kelangkaan pupuk subsidi diakibatkan praktik penyelewengan yang dilakukan sindikat mafia secara terstruktur.

Dia menilai para mafia menyelewengkan pupuk subsidi mulai dari perencanaan, seperti penyusunan alokasi, penentuan distributor, dan dari sisi distribusi hingga penyaluran ke petani.

Puan menyoroti temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait manipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani. Dia mengatakan manipulasi data ini yang akhirnya membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

Baca Juga: Pupuk Indonesia Dukung Pengusutan Dugaan Penyalahgunaan Pupuk Subsidi di Nganjuk

"Perlunya audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK," katanya.