Gus Yahya Blak-blakan, PBNU Ingin Terlibat Desain Sosial IKN Nusantara, Ini Tujuannya

SuaraJawaTengah.id - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan ini disorot oleh para tokoh berpengaruh di Indonesia. Pro dan kontra pun ditunjukan secara blak-blakan. 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan keinginannya ikut serta bersama pemerintah untuk membangun desain sosial di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"NU ingin ikut serta untuk membangun desain sosial di IKN Nusantara," ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat puncak peringatan Harlah Ke-99 NU di Kompleks Pondok Pesantren Syaichona Kholil di Kabupaten Bangkalan, Madura, yang dipantau secara virtual dari Surabaya, Kamis malam (17/2/2022).

Menurut dia, adanya IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik melambangkan masa depan yang telah dicetuskan oleh Pemerintah RI.

Baca Juga: Panglima TNI Bakal Tambah 50 Ribu Personel Baru untuk Ditugaskan di IKN Nusantara

PBNU, kata dia, mengusulkan kepada pemerintah agar tidak hanya berpikir tentang desain atau rancangan fisiknya, tapi juga desain sosial di dalamnya.

"Di sana akan dibangun satu kota yang sama sekali baru. Kita harus berpikir masyarakat semacam apa yang akan dihadirkan di kota baru itu," ucap Gus Yahya, sapaan akrabnya.

Selain itu, lanjut dia, IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik masa depan yang NU menginginkan menjadi bagian di dalamnya.

"Karena NU ingin menggapai masa depan dan tidak mau dipenjara oleh masa lalu," katanya.

Gus Yahya juga menjelaskan salah satu tujuan digelarnya Harlah NU sekaligus pengukuhan pengurus pada 31 Januari 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, karena saat ini pemerintah telah membuat inisiatif ikonik yang melambangkan arah masa depan dan telah diterima sebagai konsensus politik bahwa akan ada ibu kota negara baru.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Buat Pertemuan dengan Sejumlah Perwakilan Daerah di Kaltim: Tolong Tarik Investor Masuk

Di sisi lain, pada puncak peringatan Harlah Ke-99 NU, juga dilakukan sejumlah kegiatan, salah satunya kesepakatan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman PBNU dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.