Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK

SuaraJawaTengah.id - Kabar penangkapan Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026), seolah menjadi jawaban atas doa sebagian warga yang selama ini gerah.

Penangkapan orang nomor satu di Pati ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga memicu kembali diskusi panas mengenai rekam jejak kepemimpinannya yang kerap memanen kritik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, telah mengonfirmasi bahwa, benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah sang bupati.

Namun, bagi masyarakat Pati, khususnya kalangan aktivis muda dan mahasiswa, penangkapan ini seperti bom waktu yang akhirnya meledak.

Berikut adalah sorotan tajam terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial Sudewo yang mewarnai masa jabatannya sebelum akhirnya diciduk dan diperiksa secara intensif di Polres Kudus dirangkum redaksi.

1. Fokus Proyek "Mercusuar" di Tengah Jalan "Jeglongan Sewu"

Salah satu kritik paling pedas yang dilayangkan kepada pemerintahan Sudewo adalah prioritas anggaran yang dinilai tidak pro-rakyat.

Di saat warga Pati berteriak soal kondisi jalan yang rusak parah hingga viral dengan julukan "Wisata Jeglongan Sewu" (Seribu Lubang) Sang Bupati justru sibuk dengan proyek-proyek fisik yang bersifat monumental atau mercusuar.

Alih-alih membeton jalan desa yang menjadi urat nadi ekonomi petani, anggaran daerah kerap dialokasikan untuk renovasi gedung pemerintahan atau pembangunan tugu yang dinilai tidak mendesak.

Baca Juga: OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga

Ketimpangan ini sering memicu demonstrasi mahasiswa yang merasa aspirasinya soal perbaikan infrastruktur dasar diabaikan.

2. Telinga Tebal Terhadap Kritik Mahasiswa

Gaya kepemimpinan Sudewo juga sering disorot karena dinilai anti-kritik. Beberapa kali aksi unjuk rasa yang digelar oleh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil terkait transparansi anggaran berakhir tanpa dialog yang memuaskan.

Pemindahan lokasi pemeriksaan KPK ke Polres Kudus hari ini seolah mengonfirmasi adanya ketegangan sosial di akar rumput.
KPK memilih langkah ini untuk menjaga kondusivitas, menyiratkan bahwa di Pati sendiri, figur Sudewo membelah opini publik secara tajam antara pendukung fanatik dan barisan sakit hati akibat kebijakannya.

3. Isu Mutasi Jabatan dan "Orang Dekat"

Desas-desus mengenai praktik jual beli jabatan atau penempatan "orang dekat" di posisi strategis Pemkab Pati juga santer terdengar sebelum OTT ini terjadi.