7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga

SuaraJawaTengah.id - Nama Bupati Pati Sudewo kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Namun, jauh sebelum itu, berbagai kontroversi sepanjang masa jabatannya sempat mengundang kritik tajam dari masyarakat dan DPRD setempat.

Berikut rangkuman 7 kontroversi yang sempat “menyakiti” publik Pati sebelum OTT KPK:

1. Kenaikan Pajak PBB-P2 Hingga 250% yang Memicu Gelombang Protes

Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% — kenaikan yang tidak terjadi selama lebih dari satu dekade. Kebijakan ini memicu protes luas dari warga, bahkan disebut “mencekik ekonomi rakyat”.

2. Pernyataan yang Dianggap Arogan Terhadap Warga yang Demo

Saat demo besar, Sudewo pernah disorot karena gaya komunikasinya kepada warga yang protes. Ungkapan yang dianggap arogan justru memperburuk suasana dan membuat kemarahan publik makin meluas.

3. Demonstrasi Besar Warga Hingga Puluhan Ribu Orang

Gelombang protes itu memuncak pada aksi puluhan ribu warga turun ke jalan, menuntut perubahan kebijakan dan bahkan pengunduran diri bupati, yang menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah lokal Pati.

4.  Upaya Pemakzulan yang Gagal di DPRD

Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Diciduk KPK! Operasi Senyap di Jawa Tengah Seret Orang Nomor Satu

DPRD Kabupaten Pati sempat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki berbagai kebijakan kontroversial tersebut, termasuk potensi pelanggaran sumpah jabatan. Namun upaya memakzulkan Sudewo pada akhir 2025 gagal, setelah sebagian besar fraksi menolak pemakzulan meskipun ada desakan publik.

5.  Pansus DPRD Soroti Puluhan Kebijakan Bermasalah

Pansus Hak Angket DPRD bahkan mencatat sampai 12 kebijakan yang jadi sorotan publik — termasuk soal mutasi ASN, rotasi jabatan yang dinilai tidak jelas, hingga keputusan yang berujung polemik besar.

6. Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai RSUD Tanpa Pesangon

Beberapa kebijakan internal, seperti pemecatan besar-besaran pegawai honorer RSUD tanpa pesangon layak, juga memperburuk citra kepemimpinan Sudewo di mata publik.

7. Dugaan Keterlibatan dalam Proyek Bernilai Miliaran