OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga

SuaraJawaTengah.id - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin (19/1/2026), membuat publik tersentak. Bukan semata karena melibatkan kepala daerah, tetapi karena kasus ini dianggap sebagai jawaban atas isu lama yang hanya beredar sebagai bisik-bisik di tengah warga.

Berikut 6 fakta penting yang menjelaskan bagaimana rumor publik mengenai dugaan jual beli jabatan akhirnya berujung pada penindakan hukum.

1. OTT KPK Mengamankan Bupati dan Sejumlah Pejabat

Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan Bupati Pati Sudewo bersama sejumlah pejabat lain, termasuk unsur kecamatan dan perangkat desa. Mereka langsung menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi.

OTT ini menjadi perhatian nasional karena menempatkan kepala daerah aktif dalam pusaran kasus yang sensitif bagi tata kelola pemerintahan desa.

2. Dugaan Jual Beli Jabatan Jadi Fokus Utama

Dari informasi awal yang berkembang, KPK mendalami dugaan praktik transaksional dalam pengisian jabatan, khususnya di tingkat perangkat desa. Jabatan diduga tidak semata ditentukan oleh kompetensi, melainkan oleh faktor non-prosedural.

Isu ini sejalan dengan keluhan lama yang kerap terdengar di kalangan warga dan aparatur desa.

3. Rumor Lama yang Beredar di Tengah Warga

Baca Juga: 7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga

Jauh sebelum OTT, isu jual beli jabatan di Pati kerap menjadi obrolan informal warga, aktivis lokal, hingga aparatur desa. Namun selama ini, isu tersebut sulit dibuktikan dan hanya berakhir sebagai desas-desus tanpa penindakan.

OTT KPK membuat rumor tersebut kembali diingat publik sebagai peringatan yang dulu tak pernah benar-benar ditindaklanjuti.

4. Pemeriksaan Dilakukan di Polres Kudus

Usai diamankan, para pihak yang terjaring OTT tidak langsung dibawa ke Jakarta. KPK melakukan pemeriksaan awal di Polres Kudus untuk pendalaman perkara dalam rentang waktu 1×24 jam.

Langkah ini dilakukan guna mengumpulkan keterangan, barang bukti, serta mengurai peran masing-masing pihak.

5. Camat dan Perangkat Desa Ikut Disorot