Soal Penundaan Pemilu 2024, Muhaimin Iskandar Sebut Keputusan Ada di Tangan Ketua Partai Politik

SuaraJawaTengah.id - Usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 terus menjadi perdebatan. Pro kontra pun terjadi di kalangan elite politik di Indonesia. 

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 saat ini bergantung sikap masing-masing ketua partai politik kontestan pemilihan umum.

"Itu bagaimana (kelanjutan-nya) ya bergantung ketua parpol," kata Muhaimin dikutip dari ANTARA di sela rangkaian safari kunjungannya ke ponpes Al-Hikmah di Tulungagung demi mendapat restu serta dukungan berkontestasi di Pemilu 2024, Senin (7/3/2022).

Ia menegaskan aspirasi penundaan pemilu muncul dari kalangan pengusaha atau pelaku ekonomi di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda negeri sejak 2020 telah membuat sektor perekonomian di semua tingkatan nyaris poranda.

Baca Juga: Pilih Khusnuzon Soal Tanggapan Jokowi Terkait Penundaan Pemilu 2024, PPP: Jangan Dimaknai Presiden Tidak Tegas

Namun, beberapa bulan terakhir grafik recovery atau pemulihan ekonomi perlahan mulai membaik.

"2022 ini ada lonjakan ekonomi yang signifikan. Terus recovery-nya naik dan kita harapkan dua tahun lagi normal, stabil. Nah masalahnya pas dua tahun lagi itu bersamaan dengan jadwal pemilu yang itu rawan terjadi sentimen negatif lagi," ucapnya.

"Karena kalau pemilu itu ada tiga kondisi kan. Pengusaha mengerem untuk investasi, ancaman konflik, serta 'wait and see' siapa yang akan menjadi presiden. Itu usulan mereka. Saya menampung dan meneruskan aspirasi tersebut," tuturnya.

Terhadap polemik yang kemudian mengemuka seiring "bola liar" wacana penundaan pemilu, Muhaimin tegas menyatakan bahwa pihaknya menunggu respon para ketua umum partai politik yang berkontestasi di Pemilu 2024.

"Saya (dalam posisi) menunggu respon para ketua umum parpol (menyikapi wacana ini)," ucap Cak Imin sapaan karib Muhaimin.

Baca Juga: Jokowi Tak Tegas Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ernest Prakasa: Anak dan Menantu Aja Kepala Daerah

Selain itu, gagasan menunda jadwal pemilu hingga 1-2 tahun banyak mendapat tentangan dari masyarakat.