Terbukti Korupsi Pembebasan Lahan Tol, Eks Kades Bojong Minggir Divonis 1 Tahun 6 Bulan

SuaraJawaTengah.id - Dua terdakwa dalam kasus korupsi ganti-rugi pembebasan lahan Jalan Tol Pemalang-Batang mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Semarang, Selasa (8/3/2022).

Keduanya adalag Budi Lenggono eks Kades Bojong Minggir, Kabupaten Pekalongan dan Eko Suharso, sekretaris panitia pembebasan lahan (PPL).

Dalam sidang putusan Ketua Majelis Hakim, Joko Saptono, menyebutkan, berdasarkan fakta persidangan majelis hakim menilai kedua terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

"Budi Lenggono dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan kurungan penjara, dan Eko Suharso dihukum pidana penjara satu tahun sembilan bulan. Kedua terdakwa juga dibebani denda masing-masing Rp 50 juta, dan jika tidak bisa membayar denda maka diganti kurungan penjara tiga bulan," katanya dalam putusan.

Baca Juga: Dugaan Korupsi di Bank Kaltimtara Senilai Rp 240 Miliar, Libatkan Hasanuddin Mas'ud dan Perusahaannya PT HBL

Hukuman tambahan juga diberikan ke Budi Lenggono dan Eko Suharso, hukuman tambahan tersebut berupa kewajiban membayar Uang Pengganti (UP).

"Budi Lenggono diharuskan membayar UP Rp 78 juta, apabila tidak dibayar, maka diganti pidana penjara delapan bulan. Eko Suharso diwajibkan membayar UP Rp 140 juta, dan jika tidak dibayar diganti kurungan selama satu tahun.Pembayaran UP diberikan waktu satu bulan, jika tidak dapat mengganti setelah sebulan inkrah maka harta benda disita untuk mengganti kerugian negara," tutupnya.

Diketahui, kasus korupsi tersebut bergulir pada 2018, saat pembebasan lahan untuk Jalan Tol Trans Jawa dilakukan.

Saat itu wilayah Desa Bojong Minggir, terkena pembebasan lahan untuk Jalan Tol Pemalang-Batang. 

Tahan desa yang terkena dampak jalan tol mencapai 7.327 meter persegi, tanah desa tersebut juga mendapat ganti-rugi sebesar Rp 2,124 miliar.

Baca Juga: MAKI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Rp 240 Miliar yang Libatkan Kakak Bupati PPU, Hasanuddin Mas'ud

Budi Lenggono yang kalai itu menjabat kepala desa menyalahgunakan kewenangan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan panitia pengadaan tanah pengganti.