Jelang Ramadan, Pemerintah Klaim Indonesia Sudah Melewati Masa Puncak Penyebaran Omicron

SuaraJawaTengah.id - Penyebaran kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia diklaim sudah mengalami penurunan. Beberapa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pun mulai dilonggarkan. 

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan bahwa Indonesia sudah berhasil melewati masa puncak penularan varian Omicron.

“Indonesia berhasil melalui puncak Omicron yang ditunjukkan dengan tren perbaikan data-data kasus secara menyeluruh,” katanya dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Indonesia per 15 Maret 2022 dikutip dari ANTARA di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Ia menuturkan hanya dalam rentan waktu tiga minggu berturut-turut, data-data terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia berhasil mengalami tren perbaikan.

Baca Juga: Satgas Ungkap Kasus Covid-19 Turun 64 Persen dari Puncak Omicron

Seperti kasus positif mingguan, katanya, menunjukkan penurunan sebesar 64 persen setelah mencapai puncak tertingginya pada pertengahan Februari lalu.

Meskipun lebih lambat, kasus kematian turut mengalami tren penurunan hingga sebesar 10 persen dari puncak sebelumnya.

Kasus aktif pada 6 Maret 2022, jumlah kasus sudah menyentuh 475.951 atau sebesar 8,28 persen. Namun per 13 Maret hanya terdapat 342.896 atau sebesar 5,82 persen. Turunnya angka kasus aktif rupanya tak bisa lepas dari perbaikan kasus kesembuhan.

Tercatat per 13 Maret 2022, kesembuhan mingguan 272.731 jiwa atau 91,60 persen, setelah sebelumnya pada 6 Maret 2022 jumlah kesembuhan mencapai 305.179 jiwa atau sebesar 89,11 persen.

Tren penurunan juga nampak pada keterisian rumah sakit (BOR). Bila pada 6 Maret 2022 angka BOR mencapai 29,28 persen, per 13 Maret lalu angkanya turun menjadi 21,61 persen.

Baca Juga: Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun, Satgas Tegur 15 Provinsi Ini

Menurut Wiku, keberhasilan negara melewati masa puncak Omicron dapat tercapai berkat upaya keras dari masyarakat yang bersedia untuk sabar dan tertib dalam menerapkan protokol kesehatan serta menjalankan kebijakan pengendalian yang telah dibuat oleh pemerintah.