SuaraJawaTengah.id - Angka kasus stunting di Jateng diketahui paling rendah dalam skala nasional. Fakta itu diketahui saat BKKBN Jawa Tengah menggelar Forum Jurnalis Bangga Kencana Jawa Tengah, secara virtual.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Widwiono.
Widwiono dalam cara tersebut memaparkan berbagai data terkait kondisi stunting hingga partisipasi KB di Jawa Tengah.
Dikatakannya, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), stunting di Jawa Tengah mencapai 20 persen.
"Capaian itu membuat provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka stunting terendah di Pulau Jawa," ucapnya, Selasa (22/03/22).
Ia juga menyebutkatkan, angka stunting nasional mencapai 27 persen, dibandingkan angka stunting Jawa Tengah terpaut 7 persen.
"Jawa Tengah juga menjadi provinsi penyangga utama di Indonesia terkait Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), menurut data dari PK21, Total Fertility Rate (TFR) dari program MKJP di Jateng di angka 2,09 persen sedangkan target nasional 2.1 persen," paparnya.
Sementara terkait peserta KB aktif di Jaawa Tengah, Widwiono menuturkan, capaian peserta KB aktif di Jawa Tengah di angka 60,3 persen.
"Angka tersebut di atas capaian nasional yang hanya 54,7 persen," jelasnya.
Baca Juga: Tidak Puas Ucapan Jokowi Soal Stunting Menurun, Megawati: Harusnya Tidak Ada!
Meski demikian, Widwiono berharap, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan.
"Hasil tersebut masih bisa dimaksimalkan jika semua bergerak bersama. Kami yakin akhir 2022, penurunan angka stunting di Jawa Tengag bisa mencapai 3,5 persen, dan pada 2023 angka stanting di Jawa Tengah bisa di bawah 14 persen," ucapnya.
Widwiono juga menyebutkan, tiga indikator utama akan jadi fokus program di 2022 hingga 2023.
"Indikator utama yang akan jadi fokus yaitu percepatan penurunan stunting, pelayanan KB MKJP, dan KB pasca persalinan. Jika tiga hal itu digarap secara maksimal pastinya prosentase capaian akan semakin maksimal," katanya.
Meski demikian, ia mangaku masih khawatir dengan capaian stunting hingga TFR di Jawa Tengah yang bisa berubah.
"Untuk itu kami juga menggandeng Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Arsada), dan 348 direktur rumah sakit berkomitmen akan menyiapkan alat kontrasepsi hingga biaya layanannya, supaya program kami bisa berjalan secara maksimal," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Di Tangan Suahasil, MBG Jadi Prioritas Subsidi Energi Dipangkas
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
- Tan Cheng Hoe Gerah Lihat Pemain Malaysia Larut dalam Kekecewaan: Stop Nangis
- 7 Sepatu Jalan Paling Awet yang Solnya Empuk untuk Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kalapas Cibinong Dipecat dari ASN, Buntut Klaster Mewah dalam Penjara
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
Terkini
-
Hybrid Sea Wall Rp10 Miliar Dikerjakan di Sayung, Giant Sea Wall Pantura Segera Menyusul
-
Polres Pekalongan Kota Amankan 45 Motor Berknalpot Brong, Diduga untuk Balap Liar
-
Tujuh SPPG di Kudus Diberhentikan Sementara, Data Penerima Manfaat Jadi Masalah
-
Copet Lintas Daerah Diduga Buru Kerumunan Jamaah Haul Solo, Dua Pria Dibekuk Polisi
-
BRI-KPK Siapkan Agen Perubahan Antikorupsi lewat PELOPOR 2026