SuaraJawaTengah.id - Angka kasus stunting di Jateng diketahui paling rendah dalam skala nasional. Fakta itu diketahui saat BKKBN Jawa Tengah menggelar Forum Jurnalis Bangga Kencana Jawa Tengah, secara virtual.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Widwiono.
Widwiono dalam cara tersebut memaparkan berbagai data terkait kondisi stunting hingga partisipasi KB di Jawa Tengah.
Dikatakannya, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), stunting di Jawa Tengah mencapai 20 persen.
"Capaian itu membuat provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka stunting terendah di Pulau Jawa," ucapnya, Selasa (22/03/22).
Ia juga menyebutkatkan, angka stunting nasional mencapai 27 persen, dibandingkan angka stunting Jawa Tengah terpaut 7 persen.
"Jawa Tengah juga menjadi provinsi penyangga utama di Indonesia terkait Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), menurut data dari PK21, Total Fertility Rate (TFR) dari program MKJP di Jateng di angka 2,09 persen sedangkan target nasional 2.1 persen," paparnya.
Sementara terkait peserta KB aktif di Jaawa Tengah, Widwiono menuturkan, capaian peserta KB aktif di Jawa Tengah di angka 60,3 persen.
"Angka tersebut di atas capaian nasional yang hanya 54,7 persen," jelasnya.
Baca Juga: Tidak Puas Ucapan Jokowi Soal Stunting Menurun, Megawati: Harusnya Tidak Ada!
Meski demikian, Widwiono berharap, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan.
"Hasil tersebut masih bisa dimaksimalkan jika semua bergerak bersama. Kami yakin akhir 2022, penurunan angka stunting di Jawa Tengag bisa mencapai 3,5 persen, dan pada 2023 angka stanting di Jawa Tengah bisa di bawah 14 persen," ucapnya.
Widwiono juga menyebutkan, tiga indikator utama akan jadi fokus program di 2022 hingga 2023.
"Indikator utama yang akan jadi fokus yaitu percepatan penurunan stunting, pelayanan KB MKJP, dan KB pasca persalinan. Jika tiga hal itu digarap secara maksimal pastinya prosentase capaian akan semakin maksimal," katanya.
Meski demikian, ia mangaku masih khawatir dengan capaian stunting hingga TFR di Jawa Tengah yang bisa berubah.
"Untuk itu kami juga menggandeng Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Arsada), dan 348 direktur rumah sakit berkomitmen akan menyiapkan alat kontrasepsi hingga biaya layanannya, supaya program kami bisa berjalan secara maksimal," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Bapenda Jateng Perkuat Pengawasan Retribusi Lewat Sistem Digital
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, AMPB Gembira
-
Ledakan PPSDM Migas Cepu, Polisi Duga Gas Terperangkap Jadi Pemicu
-
Wagub Taj Yasin Minta Program Pemerintah Berdayakan Pelaku Usaha Lokal
-
Wagub Jateng Ajak BUMN Perkuat Kolaborasi Penanganan Bencana, dari Mitigasi hingga Pemulihan