SuaraJawaTengah.id - Angka kasus stunting di Jateng diketahui paling rendah dalam skala nasional. Fakta itu diketahui saat BKKBN Jawa Tengah menggelar Forum Jurnalis Bangga Kencana Jawa Tengah, secara virtual.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Widwiono.
Widwiono dalam cara tersebut memaparkan berbagai data terkait kondisi stunting hingga partisipasi KB di Jawa Tengah.
Dikatakannya, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), stunting di Jawa Tengah mencapai 20 persen.
"Capaian itu membuat provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka stunting terendah di Pulau Jawa," ucapnya, Selasa (22/03/22).
Ia juga menyebutkatkan, angka stunting nasional mencapai 27 persen, dibandingkan angka stunting Jawa Tengah terpaut 7 persen.
"Jawa Tengah juga menjadi provinsi penyangga utama di Indonesia terkait Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), menurut data dari PK21, Total Fertility Rate (TFR) dari program MKJP di Jateng di angka 2,09 persen sedangkan target nasional 2.1 persen," paparnya.
Sementara terkait peserta KB aktif di Jaawa Tengah, Widwiono menuturkan, capaian peserta KB aktif di Jawa Tengah di angka 60,3 persen.
"Angka tersebut di atas capaian nasional yang hanya 54,7 persen," jelasnya.
Baca Juga: Tidak Puas Ucapan Jokowi Soal Stunting Menurun, Megawati: Harusnya Tidak Ada!
Meski demikian, Widwiono berharap, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan.
"Hasil tersebut masih bisa dimaksimalkan jika semua bergerak bersama. Kami yakin akhir 2022, penurunan angka stunting di Jawa Tengag bisa mencapai 3,5 persen, dan pada 2023 angka stanting di Jawa Tengah bisa di bawah 14 persen," ucapnya.
Widwiono juga menyebutkan, tiga indikator utama akan jadi fokus program di 2022 hingga 2023.
"Indikator utama yang akan jadi fokus yaitu percepatan penurunan stunting, pelayanan KB MKJP, dan KB pasca persalinan. Jika tiga hal itu digarap secara maksimal pastinya prosentase capaian akan semakin maksimal," katanya.
Meski demikian, ia mangaku masih khawatir dengan capaian stunting hingga TFR di Jawa Tengah yang bisa berubah.
"Untuk itu kami juga menggandeng Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Arsada), dan 348 direktur rumah sakit berkomitmen akan menyiapkan alat kontrasepsi hingga biaya layanannya, supaya program kami bisa berjalan secara maksimal," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Sidang Korupsi Fadia Arafiq: Eks Ajudan Bongkar Titipan Uang OPD untuk THR dan Ribuan Parsel
-
Luthfi Tantang Kepala Daerah Jaga APBD: Tak Boleh Ada Satu Rupiah Pun Salah Sasaran
-
Unsoed Buka Suara Usai Rektor Kena OTT KPK: Warek I dan Warek 4 Pegang Kendali Pimpinan
-
BRI Group Makin Diakui, Raih Enam Penghargaan Bergengsi Asia 2026
-
BRI Dukung Potensi Bank Emas Indonesia Lewat Ekosistem Emas Terintegrasi