SuaraJawaTengah.id - Angka kasus stunting di Jateng diketahui paling rendah dalam skala nasional. Fakta itu diketahui saat BKKBN Jawa Tengah menggelar Forum Jurnalis Bangga Kencana Jawa Tengah, secara virtual.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Widwiono.
Widwiono dalam cara tersebut memaparkan berbagai data terkait kondisi stunting hingga partisipasi KB di Jawa Tengah.
Dikatakannya, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), stunting di Jawa Tengah mencapai 20 persen.
"Capaian itu membuat provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka stunting terendah di Pulau Jawa," ucapnya, Selasa (22/03/22).
Ia juga menyebutkatkan, angka stunting nasional mencapai 27 persen, dibandingkan angka stunting Jawa Tengah terpaut 7 persen.
"Jawa Tengah juga menjadi provinsi penyangga utama di Indonesia terkait Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), menurut data dari PK21, Total Fertility Rate (TFR) dari program MKJP di Jateng di angka 2,09 persen sedangkan target nasional 2.1 persen," paparnya.
Sementara terkait peserta KB aktif di Jaawa Tengah, Widwiono menuturkan, capaian peserta KB aktif di Jawa Tengah di angka 60,3 persen.
"Angka tersebut di atas capaian nasional yang hanya 54,7 persen," jelasnya.
Baca Juga: Tidak Puas Ucapan Jokowi Soal Stunting Menurun, Megawati: Harusnya Tidak Ada!
Meski demikian, Widwiono berharap, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan.
"Hasil tersebut masih bisa dimaksimalkan jika semua bergerak bersama. Kami yakin akhir 2022, penurunan angka stunting di Jawa Tengag bisa mencapai 3,5 persen, dan pada 2023 angka stanting di Jawa Tengah bisa di bawah 14 persen," ucapnya.
Widwiono juga menyebutkan, tiga indikator utama akan jadi fokus program di 2022 hingga 2023.
"Indikator utama yang akan jadi fokus yaitu percepatan penurunan stunting, pelayanan KB MKJP, dan KB pasca persalinan. Jika tiga hal itu digarap secara maksimal pastinya prosentase capaian akan semakin maksimal," katanya.
Meski demikian, ia mangaku masih khawatir dengan capaian stunting hingga TFR di Jawa Tengah yang bisa berubah.
"Untuk itu kami juga menggandeng Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Arsada), dan 348 direktur rumah sakit berkomitmen akan menyiapkan alat kontrasepsi hingga biaya layanannya, supaya program kami bisa berjalan secara maksimal," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Lewat RUPSLB, BRI Optimistis Perkuat Tata Kelola dan Dorong Kinerja 2026
-
Kinerja Berkelanjutan, BRI Kembali Salurkan Dividen Interim Kepada Pemegang Saham 2025
-
Ini Tanggal Resmi Penetapan UMP dan UMK Jawa Tengah 2026: Siap-siap Gajian Naik?
-
Melalui BRI Peduli, BRI Hadir Dukung Pemulihan Korban Bencana di Sumatra
-
Mitigasi Risiko Bencana di Kawasan Borobudur, BOB Larang Pengeboran Air Tanah dan Penebangan Masif