Orang Kesayangan Presiden Jokowi, Ainun Najib Protes Perpanjangan Presiden Tiga Periode: Sesuatu yang Hina

SuaraJawaTengah.id - Nama Ainun Najib beberapa waktu yang lalu sempat jadi perbincangan publik ketika namanya disebut oleh Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2022-2027. 

Dalam sambutannya tersebut, secara khusus Presiden Jokowi meminta PBNU untuk membujuk kadernya pulang dan berkarya di Indonesia. 

Seperti diketahui Ainun Najib dikenal sebagai praktisi teknologi informasi yang bekerja dan berdomisili di Singapura. 

Meski tinggal di Singapura, rupanya Ainun Najib masih mengikuti segala perkembangan dan permasalahan di Indonesia. 

Melalui akun twitternya, Ainun Najib turut angkat bicara soal isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. 

Ainun Najib tak menyetujui ide gila tersebut. Sebab menurutnya, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan mengkhianti reformasi. 

"Kalau amandemen konstitusi hanya untuk memperpanjang kuasa, maka itu sesuatu yang hina. Membatalkan reformasi," kata Ainun Najib. 

Ia lebih menyarankan Presiden Jokowi dan jajarannya untuk fokus memperbaiki sistem tata negara yang nilainya masih kurang baik.  

"Tapi kalau untuk memperbaiki tata negara (yang jelas di penanganan pandemi 2020 amburadul), maka itu bisa jadi sesuatu yang mulia. Meneruskan reformasi," paparnya. 

Baca Juga: Presiden Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal Wacana Jabatan 3 Periode

Selain itu, Ainun Najib juga meminta Presiden juga untuk menghapus otonomi daerah dan menggantinya dengan sistem federal. 

"Federal lebih baik lagi. Konsep otonomi daerah sekarang nanggung, pusat dan daerah masih bisa lempar-lemparan tanggung jawab (overlooked) dan masih bisa saling memveto (overlapped). Kelihatan banget di penanganan pandemi terutama di 2020," tandas Ainun Najib. 

Sontak saja cuitan Ainun Najib ini mematik perhatian warganet. Sebagian besar dari mereka ramai memberikan ragam tanggapan di kolom komentar. 

"Iya saya juga masih setuju pendapat Bung Hatta, federal lebih cocok untuk Indonesia. Walaupun pernah gagal di RIS, tapi kegagalan itu karena masih adanya campur tangan Belanda, bukan murni negara serikat itu nggak cocok buat Indonesia," ucap akun @idik**. 

"Saya setuju gus. Negera Federal jadi beberapa kali jadi topik pembahasan saya dan papa saya beberapa tahun lalu," tutur akun @kyqLase**. 

"Usul yang menarik, sudah pernah diomongin pakar tata negara sejak reformasi, tapi sulit dilakukan karena mengubah keputusan para pendiri Republik Indonesia," ungkap akun @inursuju**.