Heboh Pungli Merajalela, Komunitas Sopir Truk se-Banyumas Mengadu Langsung ke Ganjar Pranowo

SuaraJawaTengah.id - Merasa resah karena masih kerap menjadi korban pungutan liar (pungli), puluhan anggota komunitas sopir truk se-Banyumas Raya menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sedang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banyumas, Rabu (27/7/2022).

Koordinator sopir truk se-Banyumas Raya, Damsik menjelaskan pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi dan keluh kesah terkait praktik pungli yang masih ada.

Menurutnya, ini merupakan pertemuan dengan orang nomor satu di Jateng untuk yang pertama kali.

"Ini pertama kali Pak Ganjar menemui komunitas sopir truk Banyumas Raya. Beliau menerima aspirasi dan keluh kesah tentang kejadian, permasalahan, dan keluh kesah para driver yang ada di perjalanan," katanya usai menyampaikan aduan ke Ganjar, Rabu (27/7/2022).

Baca Juga: Pekik Pancasila saat Truknya Dicegat, Sopir Ini Malah Diajak Ngopi Bareng Anggota Ormas

Ada beberapa keluh kesah yang disampaikan oleh sopir truk. Namun aduan paling banyak dari para sopir truk yaitu merasa menjadi korban praktik pungli.

"Kebanyakan aduannya itu pungli, karena di tol masih banyak pungli-pungli yang luar biasa," jelasnya.

Para sopir mengaku harus mengeluarkan uang rata-rata bisa sampai Rp 150 ribu terkait pungutan liar itu. Sekali pungutan rata-rata para sopir harus membayar Rp 50 ribu.

Mendapati aduan tersebut, Ganjar secara tegas mengatakan akan membersihkannya. Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk memberantas pungli di jembatan timbang maupun tol dan jalan raya.

"Tadi masih ada laporan pungli di jalan. Kita bersihkan yuk. Sudah nggak zaman sekarang minta-minta duit begitu. Mereka pendapatannya juga tinggi kok," ungkapnya.

Baca Juga: OMG DIY Bagikan Kebutuhan Tani kepada Ribuan Petani Gunung Kidul

Selain pungli, Ganjar juga mendapat laporan terkait masalah dalam mengurus KIR. Mengenai hal ini, dirinya siap memfasilitasi para sopir truk dengan pemerintah kabupaten/kota. Langkah itu dilakukan karena KIR menjadi kewenangan kabupaten/kota.