SuaraJawaTengah.id - Merasa resah karena masih kerap menjadi korban pungutan liar (pungli), puluhan anggota komunitas sopir truk se-Banyumas Raya menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sedang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banyumas, Rabu (27/7/2022).
Koordinator sopir truk se-Banyumas Raya, Damsik menjelaskan pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi dan keluh kesah terkait praktik pungli yang masih ada.
Menurutnya, ini merupakan pertemuan dengan orang nomor satu di Jateng untuk yang pertama kali.
"Ini pertama kali Pak Ganjar menemui komunitas sopir truk Banyumas Raya. Beliau menerima aspirasi dan keluh kesah tentang kejadian, permasalahan, dan keluh kesah para driver yang ada di perjalanan," katanya usai menyampaikan aduan ke Ganjar, Rabu (27/7/2022).
Ada beberapa keluh kesah yang disampaikan oleh sopir truk. Namun aduan paling banyak dari para sopir truk yaitu merasa menjadi korban praktik pungli.
"Kebanyakan aduannya itu pungli, karena di tol masih banyak pungli-pungli yang luar biasa," jelasnya.
Para sopir mengaku harus mengeluarkan uang rata-rata bisa sampai Rp 150 ribu terkait pungutan liar itu. Sekali pungutan rata-rata para sopir harus membayar Rp 50 ribu.
Mendapati aduan tersebut, Ganjar secara tegas mengatakan akan membersihkannya. Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk memberantas pungli di jembatan timbang maupun tol dan jalan raya.
"Tadi masih ada laporan pungli di jalan. Kita bersihkan yuk. Sudah nggak zaman sekarang minta-minta duit begitu. Mereka pendapatannya juga tinggi kok," ungkapnya.
Baca Juga: Pekik Pancasila saat Truknya Dicegat, Sopir Ini Malah Diajak Ngopi Bareng Anggota Ormas
Selain pungli, Ganjar juga mendapat laporan terkait masalah dalam mengurus KIR. Mengenai hal ini, dirinya siap memfasilitasi para sopir truk dengan pemerintah kabupaten/kota. Langkah itu dilakukan karena KIR menjadi kewenangan kabupaten/kota.
"Ada masukan menarik kalau urus KIR sering ada masalah. Nah itu ada di kabupaten/kota. Maka kalau organisasi ini bisa dilegalkan terus anggotanya kurang lebih 10 ribu sopir menurut saya ini bisa kita dialogkan dengan kabupaten/kota yang mengurusi KIR," tuturnya.
Meski demikian, Ganjar juga berpesan kepada para sopir truk agar menaati ketentuan di jalan raya. Misalnya terkait over dimensi over load (ODOL) yang masih sering dilakukan oleh para sopir truk.
"Kapasitas truknya juga jangan melebihi sehingga over dimensi over load. Itu tidak boleh lagi. Kalau itu bisa ditertibkan dan kesadaran dibangun oleh mereka sendiri insyaallah akan berjalan baik," katanya.
Dalam kesempatan itu, para sopir truk juga meminta dukungan kepada Ganjar Pranowo agar beberapa keinginan komunitas sopir truk dapat terwujud.
Salah satunya adalah terkait rencana pembentukan koperasi bagi anggota komunitas sopir truk se-Banyumas Raya yang jumlahnya sekitar 10 ribuan. Terdiri atas sopir dan kernet truk.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Ramai Tren Downgrade Lifestyle, Desainer Pilih Bedakan Produk Retail dan Wastra
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
Terkini
-
BRI Raih Empat Penghargaan, Dorong UMKM Naik Kelas dan Makin Berdaya
-
Kembangkan Potensi Alam, Potret Desa Karangjengkol Purbalingga Raih Indonesia Awards 2026
-
Sempat Dihalangi Dampingi Puluhan Massa Aksi di Polda DIY, 34 Orang Akhirnya Dipulangkan
-
5.040 Bendahara Koperasi Merah Putih Dilatih, Seberapa Siap Kelola Dana dan Bisnis Desa?
-
Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Kebijakan Pengupahan Lindungi Pekerja Tanpa Matikan Usaha