SuaraJawaTengah.id - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banjarnegara menanggapi kasus pencabulan 7 santri yang dilakukan oleh oknum.
Kepala Kemenag Banjarnegara, Karsono mengatakan oknum ustaz yang melakukan aksi pencabulan terhadap 7 santri bukan bekerja di bawah wilayah Kemenag.
Meski di lokasi kejadian sudah berlangsung kegiatan belajar mengaji dan terdapat anak yang menginap, namun pihaknya menegaskan jika lokasi tersebut sampai saat ini belum ada ijin operasional sebagai pondok pesantren.
"Terduga oknum ustadz tersebut adalah bekerja di salah satu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, belum tercatat perijinan baik dari TPQ, Madrasah, Majelis taklimnya bahkan pondok pesantren. Sehingga oknum bukan bekerja di bawah wilayah kantor Kemenag,"tegasnya saat ditemui di kantornya, Kamis (1/9/2022).
Meski demikian, pihaknya menyatakan prihatin atas kasus pencabulan anak dibawah umur yang terjadi di Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
"Prihatin tentang pencabulan anak di Desa Banjarmangu, menurut saya ini adalah tindakan diluar batas, tidak dibenarkan dari sisi manapun,"ungkapnya.
Dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk selektif memilih tempat belajar. Masyarakat diharapkan menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan yang sudah memiliki izin operasional.
"Dengan adanya kejadian seperti ini, masyarakat diharapkan menitipkan anaknya ke lembaga yang sudah memiliki izin operasional. Sehingga pembinaan dan pengawasan jelas,"ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya berencana akan melakukan pendataan lembaga dan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan untuk segera mengurus izin.
Baca Juga: Sesalkan Peresmian Gedung ANNAS, Kemenag Kritiki Walikota Bandung
"Seni, kami akan mengumpulkan penyuluh agama islam untuk mendata lembaga atau yayasan pendidikan untuk didorong agar mengurus izin operasional, sehingga nanti betul betul terjamin masa depan anak-anak tersebut,"tandasnya.
Di Kabupaten Banjarnegara, sebanyak 97 pondok pesantren sudah berizin operasional.
"Yang sudah punya izin operasional 97 pesantren dan Kemenag sudah menjalin komunikasi dengan pengasuh pondok, agar menghasilkan kader yang baik, tidak radikal, menjaga santri dari pelecehan, pedofil dan pencabulan dan sebagainya,"kata dia.
Kepala Desa Banjarmangu, Nurul Hilal Eko Prayitno mengungkapkan hal yang sama, pihak yayasan yang diasuh tersangka pencabulan belum pernah mendapatkan informasi terkait izin.
"Selama saya menjabat, belum ada izin. Hanya setahu saya ada kegiatan mengaji dan anak-anak menginap di situ,"kata dia.
Kejadian aksi bejat oknum ustadz di Banjarnegara hingga kini masih menjadi sorotan. Pasalnya, oknum dikenal sebagai orang yang sopan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Beredar 24 Nama Terseret Kasus BGN, Kuasa Hukum Sony Sonjaya: Nama Itu Sudah Diserahkan ke Penyidik
Pilihan
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
Terkini
-
Sokong MBG, Taj Yasin Minta SPPG Belanja Telur dari Peternak Lokal
-
Pemprov Jateng Buka Ribuan Kursi Sekolah Gratis, Sasar Anak Keluarga Kurang Mampu
-
Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Sumur Bor JadI Solusi Petani Tak Gagal Panen saat Kemarau
-
BBM Naik Tajam, Luthfi Siapkan Benteng Agar Harga Pangan Tak Ikut Meledak
-
Perbanas: Fundamental Perbankan Tetap Solid, Siap Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional