Scroll untuk membaca artikel
Budi Arista Romadhoni
Minggu, 04 September 2022 | 08:04 WIB
Ekonom Senior Rizal Ramli. [Suara.com/M.Aribowo]

SuaraJawaTengah.id - Ekonom senior Rizal Ramli turut mengomentari kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah diresmikan pemerintah, pada Sabtu (03/09/2022).

Menurut Rizal Ramli dengan menaikan harga BBM bersubsidi justru pemerintahan Jokowi semakin menyulitkan rakyat kecil.

"Esensinya sederhana, pemerintahan Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat. Bisanya hanya nambah hutang mahal dan menaikkan harga yang bikin susah rakyat," buka Rizal Ramli melalui akun twitternya yang dikutip pada Minggu (4/9/2022).

"Padahal ada cara lain, tidak perlu naikkan BBM. Tidak kreatif, tapi songong pula," sambungnya.

Baca Juga: Partai Buruh Minta Pemerintah Buka Biaya Produksi BBM ke Rakyat

Rizal Ramli kemudian menyoroti alasan Presiden Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi untuk menekan anggaran yang semakin membengkak tidaklah logis.

"Pemerintah mestinya fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang, yang tahun ini Rp805 triliun atau 1/3 dari APBN, pos anggaran utama Jokowi. Jika dilakukan debt-swap, termasuk debt-to-nature swap, cicilan bisa berkurang 1/4nya (Rp200 triliun), BBM tidak perlu naik," jelasnya.

Ia juga menyarankan kepada Jokowi untuk memerintahkan komisaris dan direksi potong ineffesiensi Pertamina dam PLN sebesar 20%.

"Itu bukan hal yanf sulit asal mereka bersih dan profesional, bukan titipin politik dan hutang budi Jokowi (Ahok). Kalau itu dilakukan, tidak perlu BBM naik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rizal Ramli memberi saran lain agar Presiden Jokowi berani menghentikan beberapa proyek yang tidak terlalu urgen demi mengamankan APBN.

Baca Juga: Pastikan Persediaan BBM Aman, Dirut Pertamina Lakukan Pemantauan dari Layae Command Center

"Pemerintah hentikan pengeluaran yang tidak perlu, seperti proyek ibukota baru abal-abal itu,"

Load More