SuaraJawaTengah.id - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror (AT) Polri menyebut penegakkan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku terorisme di Indonesia menyebabkan dampak lain. Hal itu perlu dukungan dari pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusinya, tak terkecuali peran pemerintah daerah.
Hal itu diungkapkan Direktur Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Densus 88 AT Polri, Brigjen Pol. Arif Makhfudiharto saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di komplek kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Rabu (21/9/2022).
"Salah satu dampak penegakkan hukum adalah permasalahan sosial, ini perlu penguatan (bersama untuk menangani). Densus tidak bisa selesaikan ini sendirian," kata Arif kepada Ganjar.
Saat itu Arif datang bersama tim, di antaranya Kepala Subdit Tindak Direktorat Penindakan Densus 88 AT Kombes I.G.A Dwi Perbawa Nugraha, Kanit Idensos Satgaswil Jawa Tengah Densus 88 AT Polri AKBP. Bambang Prasetyanto. Tim dari Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) juga turut serta hadir pada audiensi itu.
Arif mencontohkan, ketika seorang teroris ditangkap, maka ada keluarga, ada istri, anak, yang ditinggalkan di rumah. Otomatis, jika yang ditangkap adalah kepala keluarga yang menopang kebutuhan ekonominya, maka mereka yang di rumah menjadi tidak terurus.
Inilah yang menjadi "golden moment". Sebab, jaringan teroris juga akan memanfaatkan ini untuk tetap "menjaga" anggotanya, tak terkecuali lingkaran keluarga.
Jaringan akan mendatangi, mencoba memberikan bantuan-bantuan bahkan berupa uang, tujuannya agar mereka tidak lepas.
Di sinilah peran pemerintah, tak khususnya lingkaran terkecil mulai dari RT/RW atau kelurahan maupun kecamatan, bisa ambil bagian. Tentunya dengan koordinasi dengan struktur di atasnya termasuk aparat penegak hukum.
Solusi; misalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, memastikan pendidikan anak-anaknya terjamin, termasuk kesehatannya, sangat penting dilakukan. Ini juga sebagai representasi kehadiran negara di tengah-tengah mereka.
"Ketika (ada) penangkapan itulah kita bisa mulai disengagement dengan keluarganya. Pendidikan dan kesehatan itu yang sangat sering sekali, biasanya mereka itu sekolah home schooling. Deradikalisasi (pelaku) di Rutan jadi susah ketika keluarga mereka sudah lebih dulu dimasuki jaringan," beber Arif.
Ganjar mengamini apa yang disampaikan Arif. Secara umum, kondusivitas sangat penting untuk dijaga.
"Kalau nggak nanti buyar, kalau ada misalnya kondisi intoleransi," kata Ganjar.
Ganjar sepakat, pemerintah perlu ambil bagian, berpartisipasi aktif untuk bersama-sama mencari solusi persolan kompleks dan rumitnya terorisme ini.
Dia bercerita, masyarakat yang menolak kehadiran mereka di tengah-tengahnya juga jadi persoalan tersendiri.
"Ada yang jadi tukang cukur saja diusir dari masyarakat, akhirnya kembali lagi ke kelompok lamanya," lanjutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
Terkini
-
BBM Naik Tajam, Luthfi Siapkan Benteng Agar Harga Pangan Tak Ikut Meledak
-
Perbanas: Fundamental Perbankan Tetap Solid, Siap Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
-
BRI Consumer Expo 2026 Permudah Akses Pembiayaan Hunian dan Kendaraan
-
Duh! 5 Tahun Ubah Sawah Jadi Tambak Udang, Pengusaha Batang Jadi Tersangka
-
Wakil Ketua DPRD Jateng Wanti-wanti Konflik LSD dengan RTRW Daerah