Bagaimana Reaksi Nasdem dan Pendukung Anies Setelah Muncul Istilah Nasdrun?

SuaraJawaTengah.id - Nasdrun, istilah bermuatan negatif muncul setelah Partai Nasional Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden mereka.

Bagaimana reaksi Partai Nasdem dan pendukung Anies atas munculnya istilah nasdrun?

Partai Nasdem menyatakan bahwa mereka tidak terpengaruh sama sekali dengan istilah negatif itu.

Sebaliknya, Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Choirie (Gus Choi) menyebut partainya akan terus "berlari sesuai dengan keyakinan dan pilihan politiknya."

Gus Choi menyebut pilihan politik Partai Nasdem akan terbukti pada pemilu presiden 2024.

"Setelah itu silakan rakyat yang memilih dan kita buktikan hasil pemilu 2024," kata Gus Choi.

Gus Choi tidak mempermasalahkan mereka yang menggunakan istilah itu. Bagi dia, dunia politik penuh dengan dinamika.

"Nggak apa-apa, dalam hidup ini tidak bisa cari orang baik semua. Pasti ada ada orang tukang usil, iri, dengki, sirik, sombong, tukang fitnah, merasa benar sendiri, dan lain-lain. Itu memang warna dunia, semua ada," kata Gus Choi.

Dia menyebut tindakan merupakan cerminan dari hati dan pikiran orang atau kelompok yang bersangkutan.

Baca Juga: Marak Sebutan Nasdrun usai Anies jadi Bacapres NasDem, PAN: Pilpres Harus Gembira, Jangan Dikotori Sikap Merusak

Jika narasi yang mereka buat baik, hal itu mencerminkan mereka orang baik. "Sebaliknya yang negatif cermin dari hati dan pikiran. Karena itu bagi Nasdem nggak ada masalah. Ngomong apapun mereka, buruk atau baik berakibat pada mereka sendiri," ujar Gus Choi.

Tanggapan lebih tegas disampaikan relawan pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia dengan menyebut pemakaian istilah nasdrun sebagai manifestasi sikap rasis, glorifikasi politik identitas, dan ekspresi kebencian bernuansa SARA.

Sekretaris Jenderal Sekretariat Kolaborasi Indonesia Raharja Waluya Jati berkata ”rasisme dan kebencian yang diumbar-umbar itu bertujuan untuk terus menciptakan segregasi politik guna menjaga kepentingan elektoral pihak tertentu pada pemilu 2024. Tindakan tersebut membahayakan persatuan bangsa dan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang bermartabat.”

Jati mengimbau kelompok masyarakat sipil untuk melawan kejahatan moral seperti itu.

Jati mengatakan masyarakat sah-sah saja tidak mendukung tokoh tertentu atau partai tertentu, tetapi sebaiknya disampaikan melalui cara yang sehat.

Misalnya, seperti berargumen dan membantah atau mengkritik gagasan serta kebijakan yang tidak disepakati, bukan dengan membuat cap atau label bernuansa rasis.