"Ini bentuk pembinaan kita. Kalau dari Bank Jateng, nanti seluruh kabupaten/ kota akan mendapatkan Rp1 miliar untuk membina UMKM," ujar Ganjar.
Tak hanya bantuan dana, Ganjar juga mengajak seluruh bupati/wali kota menjadi offtaker produk-produk UMKM. Jika ada kegiatan, belanja bisa dilakukan pada pelaku usaha kecil di daerahnya masing-masing.
"Sudah ada aturannya, 40 persen dari APBD digunakan untuk pengembangan UMKM. Maka kalau ada acara, belilah di UMKM. Apakah makanan kecil, baju, sepatu, ATK (alat tulis kantor), dan lainnya,” ajaknya.
Untuk bisa melakukan itu, mesti ada pendampingan pada pelaku UMKM. Karena untuk bisa jualan menggunakan anggaran negara itu, harus masuk e-katalog.
"Provinsi Jateng sudah punya aplikasi Blangkon, daerah mungkin bisa meniru dengan membuat aplikasi lain untuk mewadahi para pelaku UMKM jualan. Kita terus dampingi UMKM bisa maju," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
Terkini
-
Bukan LCGC! Ini 3 MPV Bekas Rp80 Jutaan Paling Nyaman dan Irit BBM, Dijamin Senyap di Tol
-
Usai OTT Bupati Sudewo, Pelayanan Publik di Kabupaten Pati Dipastikan Kondusif
-
Kunci Jawaban Matematika Kelas 4 Halaman 132: Panduan Belajar Efektif
-
Peringati HUT Ke-12, Semen Gresik Gelar SG Fun Run & Fun Walk di Area Greenbelt Pabrik Rembang
-
5 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Pati yang Menjerat Bupati Sudewo