Pakar Hukum Unsoed Nilai Aksi Bersih-bersih Listyo Sigit Prabowo Sebagai Era Baru Polri

SuaraJawaTengah.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 'bersih-bersih' para anggotanya yang bermasalah, termasuk tersandung kasus hukum.

Bahkan di era Sigit juga 'mencetak sejarah' dua jenderal bintang dua terancam hukuman mati, masing-masing Ferdy Sambo dan Irjen Pol Teddy Minahasa.

Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang jadi tersangka pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir J.

Ferdy Sambo sudah diputus pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan kini tinggal menunggu proses persidangan.

Baca Juga: Imbas Mencuatnya Kasus Irjen Teddy Minahasa, Jokowi Sentil Gaya Hidup Mewah Anggota Polri: Jangan gagah-gagahan

Sementara Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam jaringan gelap peredaran narkoba yang kasusnya sedang diusut Polda Metro Jaya.

Teddy bahkan terancam hukuman mati atau 20 tahun kurungan penjara lantaran terlibat dalam peredaran narkoba.

"Ini saatnya Polri era baru. Era barunya bahwa Polri mampu berusaha untuk melakukan bersih-bersih," kata Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho dilansir dari ANTARA, Sabtu (15/10/2022).

Dalam hal ini, kata dia, jika biasanya bersih-bersih hanya pada tingkatan perwira menengah namun sekarang sudah merambah ke tingkatan jenderal.

Terbaru, lanjut dia, Polri berhasil mengungkap kasus narkoba yang melibatkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa.

Baca Juga: 5 'Omelan' Jokowi ke Kapolri, Kapolda dan Kapolres Se-Indonesia: Jangan Gagah-gagahan!

Oleh karena itu, Hibnu memberikan apresiasi atas upaya bersih-bersih di tubuh Polri tersebut.

"Memang sekarang dalam keadaan namanya turun, tetapi ini dalam rangka untuk melangkah yang lebih baik," ujarnya.

Menurut dia, bersih-bersih tersebut juga dalam rangka menjadikan Polri yang lebih presisi, lebih bermartabat, dan siap berintegritas ke depan.

"Enggak apa-apa sekarang hancur babak belur, tapi ini start menjadikan polisi masa depan," tegasnya.

Lebih lanjut, Hibnu meyakini pengungkapan kasus yang melibatkan Teddy Minahasa bukanlah upaya pengalihan isu yang dilakukan Polri untuk menutupi kasus-kasus lainnya seperti tragedi Kanjuruhan maupun kasus Ferdy Sambo.

Menurut dia, pengungkapan kasus yang melibatkan Teddy Minahasa merupakan dinamika penanganan dan penegakan hukum.

"Yang perlu diketahui penegakan kasus narkoba ini, kasusnya kan kasus menggunakan barang bukti, penggelapan barang bukti, yang dijual. Ini menjadi tonggak sejarah ke depan," jelasnya.

Kalau toh seorang jenderal pun tersangkut, kata dia, tidak menutup kemungkinan di level yang lain ada pula.

Oleh karena itu, lanjut dia, pengungkapan kasus Teddy Minahasa tersebut merupakan momentum Polri untuk ke depan menjadi lebih baik.

Hibnu mengatakan kasus yang dihadapi Teddy Minahasa sangat mencoreng institusi Polri karena yang bersangkutan merupakan seorang penegak hukum berpangkat jenderal bintang dua dan modusnya dilakukan dengan cara menggelapkan serta menjual barang bukti.

"Itu sudah sangat tercela, sehingga yang bersangkutan harus mendapatkan ancaman hukuman maksimal 20 tahun atau mati karena itu (barang bukti narkoba) golongan I," katanya.

Menurut dia, modus yang dilakukan mantan Kapolda Sumatra Barat itu sudah merupakan modus niatan yang sempurna untuk menggelapkan barang bukti sabu-sabu yang seharusnya dimusnahkan dan menggantikannya dengan tawas.

Ia mengatakan kasus Teddy Minahasa bisa menjadi evaluasi ke depan ketika ada pemusnahan barang bukti harus dipastikan bahwa yang akan dimusnahkan itu barang bukti murni ataukah jadi-jadian.

"Saat ini, yang ditunggu masyarakat dari Polri adalah pengusutan tuntas Konsorsium 303 karena sebagai bukti awal sudah, tinggal bagaimana komitmen Polri untuk mengungkap kasus seperti ini," kata Hibnu.