Kapolda Metro Jaya Ketahuan Melakukan Telepon Saat Dipanggil Presiden, Kasetpres: Itu HP Staf Protokol yang Bertugas

SuaraJawaTengah.id - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan mengenai Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran yang melakukan hubungan telepon saat menunggu pengarahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10).

Heru Budi mengatakan telepon yang digunakan Irjen Fadil merupakan milik Staf Protokoler Istana dan Fadil saat itu perlu mendapat informasi dari stafnya mengenai kondisi keamanan Jakarta yang merupakan tanggung jawabnya.

"Itu HP (handphone/telepon genggam) staf protokol yang bertugas," kata Heru dikutip dari ANTARA, Minggu (16/10/2022).

Tayangan video Fadil saat bertelepon di Istana Negara menjadi polemik di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu karena saat Jokowi memanggil seluruh petinggi Mabes Polri, kapolda, dan kapolres seluruh Indonesia ke Istana, para perwira polisi itu dilarang membawa telepon genggam, tongkat komando, hingga penutup kepala.

Baca Juga: Heru Pj Gubernur Terpilih Ungkap 3 Pesan Titipan Jokowi saat Temui Anies, Nama Fauzi Bowo Ikut Disebut

Para perwira polisi itu hanya boleh membawa alat tulis dan buku catatan.

Heru meluruskan bahwa telepon genggam yang dibawa Fadil merupakan milik Staf Protokoler Istana yang dihubungi staf Fadil.

"Pak Kapolda Metro kan perlu tahu kondisi keamanan Jakarta," kata Heru.

Dalam arahannya kepada perwira kepolisian, Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran Polri bekerja keras mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian yang telah turun drastis.

Menurut Jokowi, sebelum ada peristiwa penembakan di Duren Tiga yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, Indeks Kepercayaan Masyarakat menempatkan Polri di puncak teratas saat itu.

Baca Juga: Perintah Kapolda Metro Jaya ke Kapolres Jaksel: Selesaikan Persoalan Tawuran di Manggarai!

"Tetapi begitu ada peristiwa FS (Ferdy Sambo), runyam semuanya, dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu, dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain, tertinggi. Sekarang, saudara-saudara harus tahu, menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian," kata Jokowi.