Duh! Gara-gara Pandemi COVID-19, Angka Kemiskinan di Kota Semarang Kini Meningkat

SuaraJawaTengah.id - Pandemi COVID-19 membuat ekonomi dunia luluh lantah. Termasuk Indonesia, khususnya Kota Semarang. 

Hal itu berdampak meningkatnya angka kemiskinan di Kota Semarang. Berdasarkan data yang dihimpun angka kemiskinan di Kota Atlas dari 3,9 persen menjadi 4,5 persen.

"Angka kemiskinan sekarang 4,5 persen. Sebelum 2019 sempat mencapai 3,9 persen. Kemiskinan naik sedikit karena pandemi COVID-19," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dikutip dari ANTARA di Semarang, Kamis (31/2/2023).

Ita pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang kepada jajaran legislatif dalam rapat paripurna di DPRD Kota Semarang, mengatakan pandemi COVID mempengaruhi pendapatan masyarakat menjadi berkurang, apalagi banyak juga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Juga: Kasus Mereda, Pj Gubernur DKI Pangkas 15 Ribu Kapasitas Isolasi Pasien Covid-19

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi prioritas program Pemerintah Kota Semarang pada 2023, terutama di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Bandarharjo, Tanjung Mas, dan Jomblang.

"Kami sampaikan bahwa di tahun 2022 memang pencapaian secara positif ada, laju pertumbuhan ekonomi, IPM (indeks pembangunan manusia), angka stunting turun. Tetapi, di lain pihak, ada hal-hal yang perlu diperbaiki," katanya.

Selain kemiskinan, kata dia, penurunan indeks gini atau ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah juga menjadi prioritas program Pemkot Semarang pada tahun ini.

"Indeks gini. Masih ada ketimpangan antara masyarakat yang pendapatannya tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah," kata Ita yang belum lama menjabat Wali Kota definitif tersebut.

Yang tidak kalah penting, kata Ita, penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Semarang yang angkanya masih relatif tinggi dibandingkan TPT di tingkat provinsi maupun nasional.

Baca Juga: Pemprov DKI Minta Masyarakat Hindari Acara Bukber Agar Kasus Covid-19 Tidak Melonjak Lagi

"Kita masih di angka 7 persen. Provinsi dan nasional masing-masing 5 persen dan 6 persen. Kita harus menurunkan angka TPT," kata mantan Wakil Wali Kota Semarang itu.