SuaraJawaTengah.id - Calon Wakil Presiden RI Mahfud MD dalam debat Pilpres 2024 pada hari Jumat (22/12), menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Apabila dirinya dan Ganjar Pranowo dipercaya untuk memimpin Indonesia.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eko Listiyanto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen yang ditargetkan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD akan berat dicapai.
"Jadi, kalau target pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam 5 tahun atau rata-rata 7 persen per tahun, memang tidak ada yang tidak mungkin, tetapi sepertinya berat untuk dicapai ya," kata Eko saat dihubungi di Jakarta, Senin 25 Desember 2023.
Menurut Eko, berdasarkan rekam jejak selama era reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah menyentuh angka 7 persen.
"Ini pandangan realistis, ya, bukan pesimis. Bukan optimistis berlebihan, ya, karena pasang angka di dalam visi dan misi gampang, merealisasikannya susah," kata dia.
Ia memandang bahwa angka yang paling realistis untuk dijadikan target pertumbuhan ekonomi adalah 6 persen atau lebih tinggi dari capaian pemerintahan Presiden RI Joko Widodo saat ini, berkisar di angka 5 persen.
Meski demikian, kata dia, untuk menyentuh target 6 persen dibutuhkan kerja keras serta harus memiliki sektor-sektor ekonomi dengan daya ungkit yang tinggi.
"Target 6 persen pun butuh sektor-sektor yang bisa mengungkit lebih tinggi, terutama dua sektor yang paling penting, yaitu sektor industri pertumbuhannya harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di angka 9 atau 10 persen ada optimisme untuk bisa mencapai. Yang kedua sektor pertanian minimal harus setara dengan target pertumbuhan ekonomi," katanya.
Sementara itu, optimalisasi penegakan hukum dengan memberantas praktik korupsi yang menjadi strategi paslon nomor urut 3 itu juga dinilainya belum cukup untuk bisa menembus target pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Baca Juga: Pakar Mikro Ekspresi Nilai Mahfud MD Sukses Kendalikan Emosi, Ini Penjelasan Lengkapnya
Misalnya, ide Mahfud pada debat cawapres itu yang bisa menangani korupsi ratusan triliun rupiah, kemudian uang hasil sita itu dipakai untuk pembangunan.
"Itu bagus, tetapi tidak kemudian bisa ujuk-ujuk menumbuhkan 7 persen. Sebesar-besarnya belanja pemerintah itu hanya akan berkontribusi sekitar 10 persenan, bahkan kurang dari total PDB nasional," ujarnya.
Menurut Eko, jika penegakan hukum secara serius dan disiplin seperti yang diterapkan di Tiongkok dan negara-negara maju lainnya, dapat membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 7 persen tersebut walaupun membutuhkan waktu yang panjang.
"Sepertinya prosesnya panjang, bisa membantu untuk mewujudkan 7 persen dengan pemberantasan korupsi, saya ragu," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Tragedi Porprov Jateng 2026: Dua Atlet Berprestasi Meninggal Dunia, Polisi Periksa Keterangan Dokter
-
Bukan Cuma Hiburan, Sarif Abdillah Sebut Kesenian Tradisional Simpan Petuah Penting
-
Konflik PPP Memanas, Mardiono Depak Waketum Agus Suparmanto dan Taj Yasin
-
Transaksi Qlola by BRI Tumbuh 32%, Layanan Mobile Makin Terintegrasi
-
Kalah Pamor dari Rokok Kretek, Perajin Berjuang Hidupkan Kembali Batik Kudus