SuaraJawaTengah.id - Calon Wakil Presiden RI Mahfud MD dalam debat Pilpres 2024 pada hari Jumat (22/12), menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Apabila dirinya dan Ganjar Pranowo dipercaya untuk memimpin Indonesia.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eko Listiyanto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen yang ditargetkan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD akan berat dicapai.
"Jadi, kalau target pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam 5 tahun atau rata-rata 7 persen per tahun, memang tidak ada yang tidak mungkin, tetapi sepertinya berat untuk dicapai ya," kata Eko saat dihubungi di Jakarta, Senin 25 Desember 2023.
Menurut Eko, berdasarkan rekam jejak selama era reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah menyentuh angka 7 persen.
"Ini pandangan realistis, ya, bukan pesimis. Bukan optimistis berlebihan, ya, karena pasang angka di dalam visi dan misi gampang, merealisasikannya susah," kata dia.
Ia memandang bahwa angka yang paling realistis untuk dijadikan target pertumbuhan ekonomi adalah 6 persen atau lebih tinggi dari capaian pemerintahan Presiden RI Joko Widodo saat ini, berkisar di angka 5 persen.
Meski demikian, kata dia, untuk menyentuh target 6 persen dibutuhkan kerja keras serta harus memiliki sektor-sektor ekonomi dengan daya ungkit yang tinggi.
"Target 6 persen pun butuh sektor-sektor yang bisa mengungkit lebih tinggi, terutama dua sektor yang paling penting, yaitu sektor industri pertumbuhannya harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di angka 9 atau 10 persen ada optimisme untuk bisa mencapai. Yang kedua sektor pertanian minimal harus setara dengan target pertumbuhan ekonomi," katanya.
Sementara itu, optimalisasi penegakan hukum dengan memberantas praktik korupsi yang menjadi strategi paslon nomor urut 3 itu juga dinilainya belum cukup untuk bisa menembus target pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Baca Juga: Pakar Mikro Ekspresi Nilai Mahfud MD Sukses Kendalikan Emosi, Ini Penjelasan Lengkapnya
Misalnya, ide Mahfud pada debat cawapres itu yang bisa menangani korupsi ratusan triliun rupiah, kemudian uang hasil sita itu dipakai untuk pembangunan.
"Itu bagus, tetapi tidak kemudian bisa ujuk-ujuk menumbuhkan 7 persen. Sebesar-besarnya belanja pemerintah itu hanya akan berkontribusi sekitar 10 persenan, bahkan kurang dari total PDB nasional," ujarnya.
Menurut Eko, jika penegakan hukum secara serius dan disiplin seperti yang diterapkan di Tiongkok dan negara-negara maju lainnya, dapat membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 7 persen tersebut walaupun membutuhkan waktu yang panjang.
"Sepertinya prosesnya panjang, bisa membantu untuk mewujudkan 7 persen dengan pemberantasan korupsi, saya ragu," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sunscreen Menghilangkan Flek Hitam Usia 40 Tahun
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 5 Bedak Murah Mengandung SPF untuk Dipakai Sehari-hari, Mulai Rp19 Ribuan
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Siapa Ario Damar? Tokoh Penting Palembang yang Makamnya Kini Dikritik Usai Direvitalisasi
-
Fadli Zon Kaget! Acara Serah Terima SK Keraton Solo Diserbu Protes, Mikrofon Direbut
-
Tim SAR Temukan Serpihan Pesawat ATR42-500 Berukuran Besar
-
KLH Gugat 6 Perusahaan Rp 4,8 Trliun, Termasuk Tambang Emas Astra dan Toba Pulp Lestari?
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
Terkini
-
Dukung Gaya Hidup Sehat, BRI Meriahkan Fun Run HUT PPSDM Migas Cepu ke-60
-
Juara Bertahan Berjaya! SDN Sendangmulyo 04 dan SDN Klepu 03 Raih Gelar di MilkLife Soccer Challenge
-
7 Fakta Hasil Visum Syafiq Ali, Ungkap Perkiraan Waktu Kematian dan Kondisi Luka
-
Gebrakan Awal 2026: Ribuan Talenta Sepak Bola Putri Unjuk Gigi di MLSC Semarang
-
BNPB Siapkan Amunisi Tambahan, Pesawat Modifikasi Cuaca Siap Serbu Langit Jateng