SuaraJawaTengah.id - Calon Wakil Presiden RI Mahfud MD dalam debat Pilpres 2024 pada hari Jumat (22/12), menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Apabila dirinya dan Ganjar Pranowo dipercaya untuk memimpin Indonesia.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eko Listiyanto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen yang ditargetkan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD akan berat dicapai.
"Jadi, kalau target pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam 5 tahun atau rata-rata 7 persen per tahun, memang tidak ada yang tidak mungkin, tetapi sepertinya berat untuk dicapai ya," kata Eko saat dihubungi di Jakarta, Senin 25 Desember 2023.
Menurut Eko, berdasarkan rekam jejak selama era reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah menyentuh angka 7 persen.
"Ini pandangan realistis, ya, bukan pesimis. Bukan optimistis berlebihan, ya, karena pasang angka di dalam visi dan misi gampang, merealisasikannya susah," kata dia.
Ia memandang bahwa angka yang paling realistis untuk dijadikan target pertumbuhan ekonomi adalah 6 persen atau lebih tinggi dari capaian pemerintahan Presiden RI Joko Widodo saat ini, berkisar di angka 5 persen.
Meski demikian, kata dia, untuk menyentuh target 6 persen dibutuhkan kerja keras serta harus memiliki sektor-sektor ekonomi dengan daya ungkit yang tinggi.
"Target 6 persen pun butuh sektor-sektor yang bisa mengungkit lebih tinggi, terutama dua sektor yang paling penting, yaitu sektor industri pertumbuhannya harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di angka 9 atau 10 persen ada optimisme untuk bisa mencapai. Yang kedua sektor pertanian minimal harus setara dengan target pertumbuhan ekonomi," katanya.
Sementara itu, optimalisasi penegakan hukum dengan memberantas praktik korupsi yang menjadi strategi paslon nomor urut 3 itu juga dinilainya belum cukup untuk bisa menembus target pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Baca Juga: Pakar Mikro Ekspresi Nilai Mahfud MD Sukses Kendalikan Emosi, Ini Penjelasan Lengkapnya
Misalnya, ide Mahfud pada debat cawapres itu yang bisa menangani korupsi ratusan triliun rupiah, kemudian uang hasil sita itu dipakai untuk pembangunan.
"Itu bagus, tetapi tidak kemudian bisa ujuk-ujuk menumbuhkan 7 persen. Sebesar-besarnya belanja pemerintah itu hanya akan berkontribusi sekitar 10 persenan, bahkan kurang dari total PDB nasional," ujarnya.
Menurut Eko, jika penegakan hukum secara serius dan disiplin seperti yang diterapkan di Tiongkok dan negara-negara maju lainnya, dapat membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 7 persen tersebut walaupun membutuhkan waktu yang panjang.
"Sepertinya prosesnya panjang, bisa membantu untuk mewujudkan 7 persen dengan pemberantasan korupsi, saya ragu," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
- Syifa Hadju Anak Siapa? Ayah Kandung Dikabarkan Siap Jadi Wali Nikah
Pilihan
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
-
Profil Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup
-
Prabowo Kocok Ulang Kabinet: Jumhur Hidayat Dilantik Jadi Menteri LH hingga Dudung Jabat Kepala KSP
-
Jumhur Hidayat Tiba di Istana Dikabarkan Jadi Menteri LH: Banyak Tugas, Harus Kerja Keras
Terkini
-
Transformasi BRI Buahkan Hasil, Kredit Commercial Melonjak Pesat di Tengah Persaingan
-
Ratusan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Kunjungi Semen Gresik Pabrik Rembang
-
BRI Blora Gandeng Imigrasi, Sinergi Dukung Layanan Perbankan yang Modern
-
Abaikan Kritik Elite, PCNU se-Banyumas Raya Kompak Dukung Gus Yahya Lanjut Dua Periode
-
Prakiraan Cuaca di Semarang Senin Ini: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Ringan hingga Sedang