Scroll untuk membaca artikel
Budi Arista Romadhoni
Selasa, 06 Februari 2024 | 10:28 WIB
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan paparannya dalam diskusi Tabrak Prof di Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam. [Kontributor Suarajogja.id/Putu Ayu Palupi]

SuaraJawaTengah.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan ada operasi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap. Mereka akan diminta untuk deklarasi yang berbeda.

Saat berdialog di acara "Tabrak Prof" di Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam. Mahfud MD secara blak-blakkan menyebut ada beberapa rektor perguruan tinggi yang diminta untuk membuat pernyataan sikap oleh pihak yang melakukan operasi.

Namun, ada juga rektor-rektor yang punya pendirian menolak permintaan tersebut. Kata Mahfud, rektor Universitas Katolik  Soegijapranata Kota Semarang salah satu yang menolak.

"Dia (rektor) mengatakan diminta untuk menyatakan untuk pemerintahan Jokowi baik, pemilu baik dan lain sebagainya, nah itu yang beredar," ujar Mahfud MD dikutip Suara.com.

Baca Juga: Mahfud MD Minta Generasi Milenial dan Z tidak Lakukan Transaksi Pinjol, Ini Alasannya

Saat dikonfirmasi Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto membenarkan ada semacam operasi agar rektor-rektor di Perguruan Tinggi di Jawa Tengah membuat pernyataan sikap untuk mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo.

"Ya, di hari Jumat saya dapat whatsApp dari orang yang ngaku anggota polisi atas intruksi Polda Jateng. Beliau minta saya untuk buat video," kata Ferdinandus saat dihubungi Suara.com via telpon, Selasa (6/2/24).

Namun Ferdinandus tak merespon. Sebab dirinya punya sikap yang berbeda. Sikap dia tak jauh seperti pernyataan civitas akademik UGM, UII, UI dan perguruan tinggi lainnya yang kecewa dengan Presiden Jokowi yang diduga terlibat politik praktis.

Hingga hari Senin (5/2/24) kemarin, Ferdinadus masih dihubungi sampai beberapa kali ditelpon. Bahkan dia juga dikirim video testimoni yang telah dibuat rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, UIN Walisongo Semarang dan lain-lainnya.

"Kami memilih sikap sebagai Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, kami harus berbicara jujur," paparnya.

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Pesan-pesan Serius yang Ditempel Pada Jaket Bomber Top Gun

Dia kemudian menegaskan pilihan sikap yang berbeda bukan berarti mendukung salah satu pasangan. Sebelumnya Ferdinadus beserta 26 rektor Universitas Katolik seluruh Indonesia pada hari Sabtu (4/2/24) berkumpul di Surabaya untuk berdiskusi menentukan sikap ditengah caruk maruk demokrasi menjelang pemilu 2024.

"Panduan kami ada kok bahwa Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran. Jadi bukan mendukung salah satu paslon, tapi untuk menyuarakan kebenaran," imbuhnya.

Rasa kecewa Ferdinadus terhadap gelaran pemilu tahun ini semakin bertambah setelah mendengar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar kode etik karena memproses pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden.

"Ini sejarah pertama kali ada seorang presiden yang masih aktif dan anaknya jadi calon sesuatu yang tidak mudah. Semoga pemilu 2024 berjalan baik ditengah banyak hal yang kurang pas," tukasnya.

Kontributor : Ikhsan

Load More