SuaraJawaTengah.id - Beberapa hari belakangan ini sejumlah sivitas akademika dari seluruh Perguruan Tinggi tanah air silih berganti menyuarakan dinamika politik nasional dan demokrasi menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024.
Perguruan Tinggi di Kota Semarang yakni Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) turut menyatakan sikap pada hari Rabu (7/2/24). Petisi kedua PTN tersebut bahkan isinya kurang lebih hampir sama, menyoroti perihal pelanggaran etika dan kondisi demokrasi yang kian menurun di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun sebelum kedua PTN ternama itu menyerukan kegelisahan terhadap demokrasi. Sejumlah rektor Perguruan Tinggi di Jawa Tengah termasuk Kota Semarang justru mengeluarkan statement bertolak belakang dengan suara-suara yang digelorakan sivitas akademika lainnya.
Rektor Universitas Ma'arif Nadhlatul Ulama (NU) Kebumen, Imam Satibi membeberkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan sivitas akademika bukan sebuah gerakan moral.
"Inilah yang perlu dijaga jangan sampai kita mudah melakukan pernyataan-pernyataan politik mengatasnamakan kampus, komunitas tertentu yang sebetulnya itu bagian dari narasi politik," ucapnya.
Beberapa rektor lainnya seperti Undip, Universitas Jenderal Soedirman, UIN Walisongo, Undaris dan lain-lainnya menyampaikan pernyataan serupa. Bahkan mereka juga sampai memuji kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.
"Presiden Jokowi banyak berjasa bagi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia melakukan lompatan kemajuan dan berhasil melewati masa-masa sulit pandemi Covid-19," tutur Rektor Undaris Hono Sejati.
Usut punya usut, narasi-narasi baik yang disampaikan para rektor tersebut atas perintah Polda Jawa Tengah. Hal itu diungkap oleh Rektor Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto.
"Ya, saya di whatsAap orang yang ngaku polisi atas intruksi Polda Jateng. Minta saya bikin video, satu mengapresiasi kinerja Jokowi, dua bahwa pemilu ini mencari penerus Jokowi dan yang ketiga saya lupa," kata lelaki yang akrab disapa Ferdi tersebut.
Baca Juga: Akademisi Soroti Debat Capres Terakhir: Terlihat Menahan Diri, Takut Blunder
Meski beberapa kali dihubungi dan ditagih untuk segera mengirimkan video. Ferdi punya prinsip tegas, dia menolak sebagai bentuk integritasnya menjaga marwah demokrasi.
"Panduan kami ada kok bahwa Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran. Jadi bukan mendukung salah satu paslon, tapi untuk menyuarakan kebenaran," tegasnya.
Tidak Diarahkan Salah Satu Paslon
Polda Jawa Tengah melalui Kabid Humas, Kombes Satake Bayu mengatakan gerakan bikin video tersebut tidak dimaksudkan untuk mendukung salah satu paslon. Dia menjamin bersifat netral di pemilu 2024.
Lebih lanjut, Satake memaparkan gerakan itu hanya sebatas colling system menjelang pesta demokrasi 2024.
"Kita minta tokoh masyarakat memberikan imbauan agar pemilu berjalan damai. Intinya pesan itu untuk colling system," paparnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
Terkini
-
Bukan LCGC! Ini 3 MPV Bekas Rp80 Jutaan Paling Nyaman dan Irit BBM, Dijamin Senyap di Tol
-
Usai OTT Bupati Sudewo, Pelayanan Publik di Kabupaten Pati Dipastikan Kondusif
-
Kunci Jawaban Matematika Kelas 4 Halaman 132: Panduan Belajar Efektif
-
Peringati HUT Ke-12, Semen Gresik Gelar SG Fun Run & Fun Walk di Area Greenbelt Pabrik Rembang
-
5 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Pati yang Menjerat Bupati Sudewo