Guru Besar Unnes Takut Diintimidasi, Ini PenjelasanDewan Pertahanan Nasional

SuaraJawaTengah.id - Dewan Pertahanan Nasional buka suara terkait penjelasan surat undangan yang mereka kirim untuk para Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang terlibat aksi "Seruan Moral dari Kampus Sekaran".

Namun, surat undangan itu kemudian dicurigai oleh para Guru Besar Unnes sebagai bentuk psywar atau intimidasi lantaran mereka ikut meresahkan kondisi demokrasi di Indonesia awal Februari lalu.

Salah satu anggota Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Negara Letnan Kolonel Laut (TNI) Eko Erys Hidayanto, membantah anggapan negatif tersebut. Dia justru mengundang para profesor untuk ikut mendiskukan kerawanan politik pasca pemilu 2024.

"Mereka (Guru Besar Unnes) kami undang sebagai narasumber. Mereka pasti tau kerawanan pemilu dan peta geopolitiknya. Sehingga mau kita gali dan kalau ada solusi akan kami wadahi," ucap Eko saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (26/2/24).

Baca Juga: Isi Surat Terakhir Mahasiswi Unnes yang Tewas di Mall Paragon

Eko lantas menegaskan surat undangan tersebut bukan untuk mengintimidasi. Sebab acara itu akan dihadiri 50 peserta yang didominasi para Guru Besar.

Perihal pendistribusian surat, Eko mengakui minta pihak lain untuk menyampaikan surat undangan tersebut pada Guru Besar. Meski begitu, dirinya tetap menghubungi para Guru Besar secara langsung melalui whatsApp.

"Mohon tidak berpikiran negatif, mari kita lihat hasilnya nanti apakah mereka terintimidasi atau nggak," jelasnya.

Karena surat undangan itu ditanggapi negatif. Eko lantas memindahkan lokasi acara yang semula di Aula Mapolda Jateng ke sebuah hotel.

"Saya juga udah kontak dengan beliau-beliaunya. Dengan bu Tri udah kontak, bahkan beliau bersedia jadi narasumber di kegiatan-kegitan berikutnya," paparnya.

Baca Juga: Sisi Lain Sebelum Mahasiswi Unnes Tewas di Mall Paragon, Sempat Menyendiri Dipojokkan Parkiran

Sebelumnya, seluruh Guru Besar Unnes yang mendapat surat undangan telah sepakat untuk tidak menghadiri acara yang diadakan oleh Dewan Pertahanan Nasional.