Guru Besar Unnes Ikut Seruan Moral Disurati Dewan Ketahanan Nasional, Bentuk Kriminalisasi?

SuaraJawaTengah.id - Sejumlah Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang terlibat menyampaikan aksi 'Seruan Moral dari Kampus Sekaran' pada 7 Februari lalu disurati oleh Lembaga Dewan Ketahanan Nasional.

Berdasarkan edaran surat yang diterima Suara.com, surat itu berisikan undangan untuk menghadiri acara dengan tema "Strategi Penanganan Terpadu Potensi Resiko Pasca Pemungutan Suara Pasca Guna Menjaga Kelancaran Pemilu 2024 Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional".

Para Guru Besar tersebut diundang pada hari Rabu (28/2/24) berlokasi di markas Mapolda Jawa Tengah. Diketahui surat undangan tersebut ditandatangani langsung oleh Pembantu Deputi Bidang Politik Nasional Wantannas RI Brigadir Jenderal Nazirwan Adji Wibowo.

Salah satu Guru Besar Unnes, Tri Marhaeni Pudji Astuti yang mendapat surat tersebut mengaku tidak akan memenuhi undangan. Bahkan seluruh Guru Besar yang disurati secara kompak tidak akan menghadiri kegiatan diatas.

Baca Juga: Suhu Udara di Jawa Tengah Memanas, Ternyata Ini Penyebabnya

"Betul, para Guru Besar yang kemarin ikut seruan moral dapat surat undangan seperti itu. Tapi kami semua sudah sepakat tidak akan hadir," ucap Tri Marhaeni Pudji Astuti saat dikonfirmasi Suara.com melalui saluran telpon, Senin (26/2/24).

Perempuan yang akrab disapa Tri lalu membeberkan alasan mereka tidak menghadiri undangan bukan tanpa sebab. Pasalnya ada beberapa kejanggalan atau ketidakjelasan kegiatan yang melibatkan mereka.

Tri lalu menuturkan kejanggalan yang dimaksud diantaranya tidak ada lampiran kegiatan, siapa yang diundang tidak ada, status Guru Besar diundang sebagai peserta atau narasumber tidak ada, dan terakhir surat tersebut tidak dikirim secara langsung oleh Dewan Ketahanan Nasional.

"Setelah ditelusuri yang ngirim surat undangan itu staf administrasi MBS Unnes. Saya tanya terus dapat surat itu dari mana? Katanya dapat dari Polda Jateng," imbuhnya.

"Jadi surat itu nggak langsung dari lembaga terkait. Kan aneh, kenapa dari Polda. Ini kan lembaga pertahanan RI," lanjutnya.

Baca Juga: Tidak Dipungut Biaya, SMK Negeri Jateng Bakal Terima 777 Siswa

Adanya kejanggalan-kejanggalan diatas, Tri dan Guru Besar lainnya lalu menaruh kecurigaan adanya intimidasi pasca mereka melakukan kegiatan seruan moral.

"Kalau merasa intimidasi ya, suratnya kan aneh. Kami kan sudah biasa diundang kegiatan. Jadi kami udah hafal suratnya seperti apa. Temanya menyusun pasca pemilu juga tidak ada hubungan dengan kita," tuturnya.

Padahal menurut Tri kegiatan seruan moral kemarin bertujuan untuk menjaga demokrasi negara. Bukan untuk membela kepentingan kelompok tertentu.

"Seruan kemarin kan isinya umum banget. Isi tuntutan poin satu sama enam itu isinya untuk kepentingan negara," tandasnya.

Kontributor : Ikhsan