SuaraJawaTengah.id - Sejumlah Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang terlibat menyampaikan aksi 'Seruan Moral dari Kampus Sekaran' pada 7 Februari lalu disurati oleh Lembaga Dewan Ketahanan Nasional.
Berdasarkan edaran surat yang diterima Suara.com, surat itu berisikan undangan untuk menghadiri acara dengan tema "Strategi Penanganan Terpadu Potensi Resiko Pasca Pemungutan Suara Pasca Guna Menjaga Kelancaran Pemilu 2024 Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional".
Para Guru Besar tersebut diundang pada hari Rabu (28/2/24) berlokasi di markas Mapolda Jawa Tengah. Diketahui surat undangan tersebut ditandatangani langsung oleh Pembantu Deputi Bidang Politik Nasional Wantannas RI Brigadir Jenderal Nazirwan Adji Wibowo.
Salah satu Guru Besar Unnes, Tri Marhaeni Pudji Astuti yang mendapat surat tersebut mengaku tidak akan memenuhi undangan. Bahkan seluruh Guru Besar yang disurati secara kompak tidak akan menghadiri kegiatan diatas.
"Betul, para Guru Besar yang kemarin ikut seruan moral dapat surat undangan seperti itu. Tapi kami semua sudah sepakat tidak akan hadir," ucap Tri Marhaeni Pudji Astuti saat dikonfirmasi Suara.com melalui saluran telpon, Senin (26/2/24).
Perempuan yang akrab disapa Tri lalu membeberkan alasan mereka tidak menghadiri undangan bukan tanpa sebab. Pasalnya ada beberapa kejanggalan atau ketidakjelasan kegiatan yang melibatkan mereka.
Tri lalu menuturkan kejanggalan yang dimaksud diantaranya tidak ada lampiran kegiatan, siapa yang diundang tidak ada, status Guru Besar diundang sebagai peserta atau narasumber tidak ada, dan terakhir surat tersebut tidak dikirim secara langsung oleh Dewan Ketahanan Nasional.
"Setelah ditelusuri yang ngirim surat undangan itu staf administrasi MBS Unnes. Saya tanya terus dapat surat itu dari mana? Katanya dapat dari Polda Jateng," imbuhnya.
"Jadi surat itu nggak langsung dari lembaga terkait. Kan aneh, kenapa dari Polda. Ini kan lembaga pertahanan RI," lanjutnya.
Baca Juga: Suhu Udara di Jawa Tengah Memanas, Ternyata Ini Penyebabnya
Adanya kejanggalan-kejanggalan diatas, Tri dan Guru Besar lainnya lalu menaruh kecurigaan adanya intimidasi pasca mereka melakukan kegiatan seruan moral.
"Kalau merasa intimidasi ya, suratnya kan aneh. Kami kan sudah biasa diundang kegiatan. Jadi kami udah hafal suratnya seperti apa. Temanya menyusun pasca pemilu juga tidak ada hubungan dengan kita," tuturnya.
Padahal menurut Tri kegiatan seruan moral kemarin bertujuan untuk menjaga demokrasi negara. Bukan untuk membela kepentingan kelompok tertentu.
"Seruan kemarin kan isinya umum banget. Isi tuntutan poin satu sama enam itu isinya untuk kepentingan negara," tandasnya.
Kontributor : Ikhsan
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Kualitas Aset Membaik, JPMorgan Naikkan Rekomendasi Saham BBRI Menjadi Overweight
-
Sadis! Rampok Ponsel Tebas Telinga Korban hingga Nyaris Putus di Semarang
-
Bripka EJ Mubaligh Polres Wongiri Tersangka Kekerasan Seksual, Terancam Sanksi Kode Etik Pemecatan
-
Di Tengah Ancaman PHK, Investasi Baru di Jateng Buka 650 Lapangan Kerja
-
Musim Kemarau di Jateng Datang, Pendaki Gunung Diminta Tak Nyalakan Api Sembarangan