Sejarah Panjang Majalah Magelang Vooruit, Strategi Para Etis Belanda Mempromosikan Tanah Koloni

Van Deventer yang pertama kali menyatakan Belanda memiliki “utang kehormatan” kepada rakyat Hindia Belanda sebesar 190 juta gulden. Utang itu didapat dari bertahun-tahun mengekploitasi bumi manusia nusantara. 

Dia juga yang mendesak penyerahan kekuasaan administratif negara kolonial kepada penduduk Hindia Belanda. Orang Belanda harus membatasi campur tangan –hanya- pada hal yang bersifat prinsip pemerintah.               

Meski mendukung peningkatan derajat hidup rakyat negara jajahan, sikap Van Deventer sering dianggap ambigu.

Deventer masih mendukung penggunaan kekuatan militer untuk “mendisiplinkan” beberapa wilayah Hindia, dan turut menandatangani telegram penangkapan Panglima Polim oleh Gubernur Jenderal J.B Van Heutsz.      

Selain menjadi pengacara dan anggota parlemen, Conrad Theodor van Deventer juga anggota milisi sipil Belanda (schutterij) berpangkat Letnan Satu.    

Politik Etis di Hindia Belanda

Semangat politik etis menyapa rakyat Hindia Belanda melalui 3 program: Edukasi, irigasi, dan emigrasi.

Pemerintah penjajahan mulai membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi yang terbatas hanya untuk kaum priyayi atau keturunan indo.

Lulusan sekolah seperti Hollandsch Inlandsche School (HIS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), atau Middelbare Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), disiapkan menjadi pegawai pemerintahan atau tenaga kerja pabrik-perkebunan milik Belanda.

Baca Juga: Heboh karena Dikunjungi Jokowi dan Prabowo, Ini 5 Fakta Unik Bakso Pak Sholeh Magelang

“Politik etis sebagai propaganda kolonial dipandang sebagai upaya baru menghilangkan kesenjangan penjajah dan terjajah. Dengan cara menghilangkan budaya asli koloni untuk digantikan dengan budaya penjajah.”

Pengertian politik etis ala kolonial itu dijelaskan dalam makalah “Ethical Politics and Educated Elites in Indonesian National Movement”. Ditulis bersama oleh peneliti Fakultas Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya, Sumarno, R.N Bayu Aji, dan Eko Satriya Hermawan. 

Pendidikan dalam sudut pandang kolonialisme, hanya terbatas pada upaya memastikan ketersediaan angkatan kerja sesuai standar pemerintah.

Begitu juga dengan proyek irigasi yang menjadi program politik etis lainnya. Saluran pengairan dibangun untuk mendukung usaha perkebunan yang dikelola oleh perusahaan milik pemerintah Belanda. Jika air mengairi sawah warga, hampir dipastikan wilayah itu masuk dalam kuasa perkebunan.       

Senada dengan itu, program perpindahan penduduk di masa kolonial, bertujuan menyebar sumber daya pekerja ke perkebunan-perkebunan swasta milik Belanda di Sumatera dan Borneo. 

Magelang Vooruit