SuaraJawaTengah.id - Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mendorong pemerataan kualitas sekolah untuk mendukung suksesnya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/ SMK di wilayahnya.
“Sebenarnya (kebijakan) pemerintah sudah bagus. Sudah tidak ada lagi sekolah favorit. Semuanya sama. Sekarang tinggal bagaimana kita meningkatkan profesionalitas guru-guru,” kata Nana saat rapat PPDB online di kantornya pada Selasa, 28 Mei 2024.
Untuk mendorong pemerataan tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan pemetaan, sehingga akan diketahui mana-mana SMA/ SMK yang masih perlu digenjot kualitasnya.
“Kita juga perlu untuk terus melakukan pembinaan kepada guru-guru kita semua. Biar semuanya sama (merata). Harapan pemerintah pusat begitu, biar semuanya sama,” ujar Nana.
Selain kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, Nana juga mendorong agar sarana dan prasarana sekolah juga harus merata.
Ia meminta agar pihak sekolah tidak ragu untuk mengajukan anggaran apabila kekurangan sarana dan prasarana. "Yang penting bisa kita pertanggungjawabkan, karena ini untuk masyarakat," ucapnya.
Adapun terkait PPDB online, Nana menambahkan, panitia pelaksana harus betul-betul profesional. Beberapa aturan baru dalam penerimaan siswa baru wajib dipahami panitia.
Menurut dia, proses penerimaan siswa baru harus mendapatkan pengawasan dari inspektorat. Harapannya, akan meminimalisir terjadinya kesalahan dan komplain dari masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah menyampaikan, PPDB SMA/ SMK Negeri di Provinsi Jateng secara online tahun 2024 akan dibuka pada awal Juni nanti. Sejak enam tahun lalu, pemerintah menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru.
Baca Juga: 1.144 Atlet Tenis Meja Ramaikan Specta Jateng Pingpong 2024
Uswatun membeberkan, dalam pelaksanaan PPDB, pihaknya selalu menjaga lima prinsip, yaitu berintegritas, objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Untuk mengawal pelaksanaannya, maka mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, selalu melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk ombudsman dan KPK.
Berita Terkait
-
PPDB Resmi Berganti Jadi SPMB, Ini Tindak Lanjut Pemda
-
SPMB Andalkan Sekolah Negeri, PSPK Ingatkan Dikdasmen Masih Ada 310 Daerah Kekurangan SMAN
-
Perubahan Sistem Zonasi SPMB, Menteri Dikdasmen: Murid Bisa Sekolah Lintas Provinsi, Asalkan Dekat Rumah
-
Legasi Nana Sudjana 1,5 Tahun Memimpin Jawa Tengah
-
881 Puskesmas di Jateng Mulai Layani Cek Kesehatan Gratis, Nana Sudjana Tinjau Langsung di Semarang
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
Megawati dan Prabowo Subianto Akhirnya Bertemu, Begini Respon Jokowi
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tegaskan ASEAN Solid dan Bersatu
-
Emas dan Bitcoin Banyak Diborong Imbas Ketegangan Perang Dagang AS vs China
-
Red Sparks Bangkit Dramatis, Paksa Set Penentuan di Final Liga Voli Korea 2024/2025
-
RESMI Lawan Manchester United di Malaysia, ASEAN All-Stars Bakal Dilatih Shin Tae-yong?
Terkini
-
Pemprov Jateng Siap Gelontor Bantuan Keuangan Desa Sebanyak Rp1,2 Triliun
-
Semen Gresik dan Pemkab Blora Teken Kerjasama Pengelolaan Sampah Kota Melalui Teknologi RDF
-
10 Tips Menjaga Semangat Ibadah Setelah Ramadan
-
7 Pabrik Gula Tua di Jawa Tengah: Ada yang Jadi Museum hingga Wisata Instagramable
-
Jateng Menuju Lumbung Pangan Nasional, Gubernur Luthfi Genjot Produksi Padi 11,8 Juta Ton di 2025