Jadi Bahan Debat Pilwakot, Pakar Transportasi Minta Gaji Sopir Trans Semarang Harus Setara UMR

SuaraJawaTengah.id - Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Yoyok Sukawi dan Joko Santoso, mengusulkan peremajaan armada bus Trans Semarang dengan menggantinya menjadi bus listrik. Langkah ini dinilai sebagai upaya penting dalam menekan emisi karbon dan mengurangi polusi udara di Kota Semarang.

Usulan ini diungkapkan oleh Yoyok Sukawi dalam debat perdana Pilwakot Semarang 2024 yang berlangsung di Hotel MG Setos Kota Semarang, Jumat (1/11/2024) malam.

Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarnomenyambut positif usulan tersebut. Menurutnya, peremajaan armada bus yang sudah tua dan menggantinya dengan bus listrik adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki kualitas udara kota.

"Bus yang ada sekarang memang harus diganti. Peremajaan ini sangat penting karena armada yang digunakan saat ini sudah usang," ujar Djoko saat dikonfirmasi di Semarang pada Sabtu (2/11/2024).

Baca Juga: Pilwakot Semarang, Yoyok Sukawi Sebut Mesin Partai Turun Sampai Tingkat RT

Selain peremajaan armada, Djoko juga menekankan pentingnya perbaikan sistem penggajian sopir agar lebih layak, setidaknya sesuai dengan upah minimum regional (UMR).

"Gaji sopir harus wajar dan tidak dipotong-potong, minimal UMR. Di Solo, gaji sopir bahkan mencapai satu setengah kali UMR," tambahnya.

Ia juga mengkritik besarnya subsidi transportasi publik Semarang yang mencapai sekitar Rp205 miliar, namun kualitas pelayanannya belum memadai.

Djoko juga menyarankan agar rute-rute bus diperluas hingga ke wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus, seperti kawasan kumuh.

"Rute di utara yang melewati kawasan seperti Tanah Mas perlu diperhatikan, sehingga wilayah-wilayah kumuh bisa tertata," kata Djoko.

Baca Juga: Cumi-cumi Darat di Semarang: Yoyok Sukawi Buktikan Sendiri Keluhan Warga

Selain itu, ia menyoroti perlunya pembenahan pengelolaan parkir yang dianggap bisa menjadi sumber pemasukan besar untuk mendukung transportasi publik yang menurutnya potensinya bisa mencapai Rp300 miliar.