Revolusi Transportasi Wisata: Mampukah Angkutan KSPN Atasi Kendala?

SuaraJawaTengah.id - Keberadaan Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadi peluang strategis untuk membenahi transportasi umum di daerah wisata.

Program ini tak hanya mendukung pengembangan destinasi wisata, tetapi juga berperan penting dalam memastikan keselamatan transportasi wisatawan.

Namun, berbagai persoalan masih menyelimuti transportasi umum, termasuk menurunnya jumlah armada antar kota/kabupaten (AKDP) dan kondisi angkutan perkotaan yang rata-rata sudah melebihi usia operasi.

Akibatnya, banyak pengusaha memilih menutup trayek daripada menghadapi risiko keselamatan dan rendahnya minat penumpang.

Peran Angkutan KSPN sebagai Solusi

Sejak diluncurkan pada 2019, Program Angkutan KSPN telah melayani 34 trayek dengan 43 armada. Namun, tingkat isian rata-rata baru mencapai 28,19 persen, dengan beberapa trayek seperti Maninjau - Muaro Lasak di Sumatera Barat mencatatkan tingkat isian tertinggi hingga 79,87 persen.

Sebaliknya, trayek Terminal Imogiri – Bandara Yogyakarta International Airport menunjukkan tingkat isian terendah sebesar 4,61 persen.

Kendati demikian, trayek dengan tingkat isian di atas 50 persen menunjukkan potensi besar, seperti Terminal Pacitan – Stasiun Tulungagung (76,46 persen) dan Stasiun Madiun – Pantai Klayar (71,46 persen).

Untuk trayek dengan tingkat isian rendah, evaluasi diperlukan untuk menentukan kelayakan operasionalnya atau potensi dialihkan ke daerah lain.

Baca Juga: Kapolres Tegal Bantah Bus Pariwisata Masuk Jurang di Wisata Guci Karena Rem Tangan Ditarik Anak Kecil

Pengembangan lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan angkutan KSPN tidak hanya melayani antar simpul transportasi, tetapi juga memperbaiki transportasi umum di daerah wisata.

Pelajaran dari Bali, misalnya, menunjukkan bahwa kemacetan sering kali dipicu oleh minimnya transportasi umum yang digantikan kendaraan pribadi.

Dukungan Pemda dan ASITA

Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah (pemda) dan asosiasi pariwisata (ASITA) dalam menyukseskan program ini.

Menurutnya, Pemda perlu mengambil langkah proaktif untuk membenahi angkutan umum di daerah wisata yang ditetapkan sebagai destinasi prioritas. Selain itu, ASITA dapat membantu meningkatkan jumlah pelancong melalui promosi yang efektif.

“Jangan sampai Indonesia berhasil menciptakan 'Bali kedua' tanpa mengatasi permasalahan transportasi umum yang sering diabaikan,” ujar Djoko.