Eisti menambahkan, untuk kondisi Sungai Wulan Karanganyar saat ini masih dalam keadaan baik meski peningkatan debit air terjadi. Titik jebol pada 2024 lalu terpantau masih mampu menahan debit air.
"Ini menjadi evaluasi kami untuk melakukan penguatan tanggul sungai karena kejadian jebolnya beralih dari titik satu ke titik lainnya," kata dia.
Upaya Mitigasi Bencana Dinilai Minim
Ketua DPRD Demak Zayinul Fata menilai Pemkab Demak tidak jeli dalam melakukan upaya mitigasi bencana. Menurutnya, bencana tahunan ini sebetulnya telah bisa diprediksi melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sehingga dampak bencana banjir bisa diantisipasi.
Dengan jebolnya dua tanggul sungai di Demak pada Selala lalu, Zayin pun mempertanyakan keseriusan Pemkab Demak dalam melakukan upaya mitigasi bencana, tidak hanya penanganan saat terjadinya banjir, tetapi juga serius mempersiapkan rencana kontijensi untuk memitigasi risiko terjadinya banjir.
"Kami sangat prihatin atas musibah banjir yang terjadi dan mengingatkan agar pemda serius," katanya.
Dia menyampaikan Pemkab perlu melakukan pengelolaan tata ruang dan lingkungan yang baik. Kemudian, pembuatan peta wilayah rawan banjir, edukasi masyarakat tentang bahaya banjir, serta mempersiapkan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dengan mempersiapkan upaya preemptif dan preventif.
Zayin melihat anggaran BPBD Demak masih terlampau kecil sehingga perlu koordinasi yang serius antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat untuk mempersiapkan program penanggulangan banjir yang memadai dan komprehensif sehingga Demak bisa menyelesaikan masalah tahunan yang berulang.
"Rob dan banjir adalah bencana yang terus berulang di Kabupaten Demak," katanya.
Baca Juga: Semarang Diprediksi Hujan Ringan, BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Jawa Tengah
Berdasarkan PP 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, setidaknya ada beberapa jenis dana penanggulangan bencana yang disediakan pemerintah. Dana tersebut di antaranya, dana kontijensi bencana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
Kemudian, ada dana siap pakai yang selalu tersedia untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
Lalu, ada dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca-bencana.
“DPRD akan mendukung setiap upaya Pemkab untuk menanggulangi bencana banjir di Demak. Ini menjadi tugas bersama tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif," katanya.
Menurutnya, jika nantinya dibutuhkan, DPRD akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BNPB untuk dapat membantu Pemkab Demak dalam menyelesaikan masalah banjir. Ini agar masyarakat tidak lagi takut banjir saat musim hujan datang.
Kontributor : Sigit Aulia Firdaus
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
Terkini
-
Miris! Peserta UTBK di Undip Tanam Alat di Telinga, Panitia Sampai Bawa ke Dokter THT
-
Misi Singkat Kas Hartadi: Ditunjuk Jadi Pelatih PSIS Semarang Hanya untuk 2 Laga Krusial!
-
Waspada! Semarang Diprediksi Hujan Sedang Hari Ini, BMKG Ungkap Penyebabnya
-
Semen Gresik Maknai Hari Kartini dengan Mendorong Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan
-
Semangat Hari Kartini, BRI Perkuat Pemberdayaan Perempuan untuk Ekonomi Inklusif