Terdampak Efisiensi Anggaran, RRI Semarang Pastikan Tetap Siaran dan Tak Ada PHK

SuaraJawaTengah.id - Isu soal kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak menghambat layanan siaran publik di LPP RRI menjadi kabar menyedihkan bagi para pekerja media.

Namun demikian, langkah ini menjadi pemicu inovasi bagi RRI dalam mengoptimalkan teknologi digital tanpa mengurangi kualitas siaran.

Kepala LPP RRI Semarang, Atik Hindari, menegaskan bahwa RRI tetap berkomitmen memberikan layanan siaran berkualitas melalui Programa 1, 2, dan 4, meskipun ada penyesuaian operasional.

"Kami tetap menyiarkan Pro 4 RRI melalui streaming dan RRI Digital, sesuai dengan tantangan zaman yang semakin mengarah ke digitalisasi," ujarnya melalui keterangan tertulis pada, Selasa (10/2/2025).

Baca Juga: Banjir Semarang: Mbak Ita dan BBWS Siapkan Solusi Jangka Panjang, Apa Itu?

Ia menjelaskan bahwa siaran Pro 4 RRI Semarang masih dapat dinikmati melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan biaya operasional sambil tetap menjaga aksesibilitas siaran bagi masyarakat.

"Kalau ada kabar Pro 4 berhenti siaran, itu tidak benar. Kami sudah lama menyiarkan program ini melalui frekuensi radio dan juga platform digital," tambahnya.

Atik menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak menjadi kendala besar bagi RRI. Sebaliknya, ini menjadi dorongan bagi para angkasawan dan angkasawati RRI untuk semakin kreatif dalam menghadirkan siaran yang inovatif.

"Kebijakan ini tidak boleh membuat kita pasif. Justru di tengah keterbatasan, kami terus berinovasi agar tetap bisa memberikan siaran berkualitas tanpa bergantung pada anggaran besar," jelasnya.

Terkait isu pengurangan pegawai pengisi siaran, Atik memastikan bahwa tidak ada pemutusan kontrak kerja. Anggaran untuk membayar pengisi siaran tetap menjadi prioritas agar layanan tetap berjalan optimal.

Baca Juga: BRI RO Semarang Dukung Voice of Prosperity Imlek Karaoke Fest 2025, Perkuat Pelestarian Budaya Tionghoa

"Sangat tidak bijak jika dalam situasi ini kami menghentikan kontrak kerja. Efisiensi anggaran ini dialami semua kementerian dan lembaga, dan kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif," pungkasnya.